Ultimatum Keras Purbaya Ancam ‘Obrak-Abrik’ Pajak–Bea Cukai: Ganti Perusahaan Swiss SGS

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bendahara Negara itu menegaskan siap melakukan perombakan besar-besaran di dua institusi strategis tersebut jika kinerja penerimaan negara tidak segera menunjukkan perbaikan signifikan.

Ultimatum itu disampaikan Purbaya secara terbuka usai memberikan sambutan dalam Tirto Indonesia Fiskal Forum di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan langkah tersebut bukan sekadar ancaman, melainkan rencana nyata jika reformasi yang sedang berjalan tidak membuahkan hasil konkret.

“Sebentar lagi Pajak dan Bea Cukai akan saya obrak-abrik. Kalau saya lakukan saat awal masuk September kemarin, pasti kacau karena masih fase akhir pertumbuhan penerimaan. Tapi sekarang waktunya evaluasi,” ujar Purbaya.

Meski begitu, ia mengaku optimistis pembenahan sumber daya manusia di DJP dan DJBC akan berdampak langsung terhadap peningkatan rasio pajak dalam jangka menengah. Menurutnya, kunci utama perbaikan penerimaan negara bukan hanya pada regulasi, tetapi juga pada kualitas dan integritas aparatur.

“Saya yakin dengan perbaikan orang-orang di Pajak dan Bea Cukai, ke depan tax ratio kita akan meningkat,” tegasnya.

Lebih jauh, Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menyiapkan opsi ekstrem jika kinerja Bea Cukai tidak kunjung membaik, yakni menyerahkan fungsi kepabeanan kepada perusahaan inspeksi global asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).

Baca Juga

Viral! Rupiah Bertanda Tangan Purbaya Diburu Kolektor, Benarkah Langka dan Mahal?

“Ini buat saya ancaman serius. Presiden bilang, kalau Bea Cukai tidak beres tahun ini, mungkin akhir tahun bisa diganti dengan SGS,” kata Purbaya.

Pernyataan tersebut menegaskan betapa seriusnya pemerintah dalam menata ulang dua mesin utama penerimaan negara. Opsi menyerahkan sebagian fungsi kepada pihak eksternal dinilai sebagai sinyal bahwa toleransi terhadap kinerja yang stagnan semakin menipis.

Ancaman serupa juga diarahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Purbaya mengakui, pada tahun ini dirinya tidak lagi bisa berlindung di balik status menteri baru. Target penerimaan negara menjadi tolok ukur utama keberhasilannya sebagai Menteri Keuangan.

“Tahun ini saya tidak bisa bilang saya menteri baru. Kalau enggak beres, saya yang disikat duluan. Tapi sebelum itu, saya sikat dulu Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai,” ujarnya dengan nada tegas.