Banggar DPR Desak Impor 105 Ribu Mobil Niaga dari India Dibatalkan: 1 Juta Lebih Sarjana Kita Nganggur!

Jakarta, tvOnenews.com — Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menuai penolakan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta kebijakan tersebut dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan penguatan industri dalam negeri.

Menurut Said, langkah perusahaan pelat merah yang menggunakan dana APBN itu tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto yang memprioritaskan penguatan ekonomi domestik.

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ucap Said, Rabu (25/2/2026).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai, peningkatan permintaan pangan lewat program pemerintah semestinya diikuti peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian.

"Tujuannya agar perputaran ekonomi desa menguat dan ketergantungan impor ditekan," kata Said.

Baca Juga

Segera Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR RI Siap Bedah Motif dan Dalang di Balik Penyadapan Ilegal

Namun rencana impor kendaraan niaga dalam jumlah besar justru dinilai berlawanan arah.

Said mengingatkan sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor ini krusial bagi hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.

“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” tegasnya.

Ia juga mengutip hitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.

Said mempertanyakan mengapa perusahaan BUMN tidak menggandeng produsen dalam negeri.

Ia menilai pengadaan 105.000 unit hampir setara produksi mobil niaga nasional selama setahun dan seharusnya bisa menjadi stimulus besar bagi industri otomotif domestik.

“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menilai dalih harga murah belum tentu efisien dalam jangka panjang, terutama menyangkut layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, hingga jaringan bengkel.

“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.

Menurut Said, penggunaan APBN yang bersifat multiyears seharusnya memberi nilai tambah nyata bagi ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta rencana impor tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” tandasnya. (rpi/rpi)