Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045, Digadang Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi Lewat Digitalisasi Berbasis AI

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menargetkan percepatan transformasi menuju tata kelola yang terintegrasi, berbasis data, serta menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut akan dipacu melalui Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 serta penyusunan kebijakan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan penerapan Pemerintah Digital berbasis kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence menjadi faktor kunci dalam menjalankan perencanaan yang telah disusun.

"Semua data terintegrasi dan ini akan membuat perencanaan lebih tajam, membuat eksekusi lebih bagus, yang pada akhirnya meemberikan efisiensi kepada negara kita," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (25/2/2026).

Menurutnya, pengembangan Pemerintah Digital berbasis AI juga berpotensi menjadi penggerak utama agar Indonesia terhindar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

Kondisi tersebut terjadi ketika suatu negara berhasil naik dari kelompok berpendapatan rendah ke menengah, namun stagnan dan gagal menjadi negara maju.

Baca Juga

Rumah Sakit Mulai Mengadopsi AI dan Digitalisasi, Apa Dampaknya bagi Pelayanan Pasien?

"Digitalisasi berbasis AI sangat eksponensial, kalau dilakukan dengan benar maka pertumbuhan (ekonomi) 8-9 persen tercapai pada 2029," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menilai peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 sebagai langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berfokus pada layanan publik yang berdampak nyata.

"Melalui Pemerintah Digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik," jelasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Digital bukan hanya soal pemanfaatan teknologi di lingkungan birokrasi.

Transformasi ini mencakup perubahan mendasar dalam proses perumusan kebijakan, mekanisme pelayanan, hingga pola interaksi negara dengan masyarakat.

Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang berpusat pada manusia.

Rini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan agenda transformasi digital. Menurutnya, percepatan tersebut membutuhkan orkestrasi nasional dan kerja kolektif.

"Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu arah, memastikan kebijakan dan layanan hadir secara konsisten hingga ke masyarakat," pungkas Rini. (rpi)