Arab Saudi Batasi Impor Unggas, RI Perketat Standar Kesehatan Hewan Demi Jaga Pasar Ekspor

Mataram, tvOnenews.com — Pemerintah Indonesia merespons kebijakan pembatasan impor unggas oleh Arab Saudi dengan memperketat standar kesehatan hewan dan pengawasan biosekuriti nasional. Langkah ini dinilai bukan sekadar reaksi defensif, melainkan strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk peternakan.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menegaskan bahwa penguatan sistem kesehatan hewan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan pasar internasional. Hal ini menyusul kebijakan Arab Saudi yang membatasi impor unggas dan telur dari sejumlah negara pemasok, termasuk Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyatakan bahwa kebijakan sanitari tersebut harus dilihat sebagai peluang strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

“Penguatan sistem kesehatan hewan adalah fondasi utama kepercayaan pasar internasional. Karena itu, kami memastikan biosekuriti, surveilans penyakit, serta penerapan sistem zoning dan kompartemen dijalankan sebagai standar nasional,” ujar Agung, Jumat (27/2/2026).

Pembatasan Arab Saudi dan Respons Pemerintah

Sebagai langkah kehati-hatian kesehatan, Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menerapkan pembatasan impor unggas dan telur dari sejumlah negara. Kebijakan ini merupakan praktik umum dalam perdagangan ternak global yang berbasis risiko penyakit hewan menular.

Baca Juga

Puluhan Petani Kelapa Sawit di Aceh Ikuti Pelatihan Pengembangan SDM Perkebunan

Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu negara yang masuk dalam daftar pembatasan impor unggas oleh Arab Saudi. Meski demikian, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi sistem kesehatan hewan nasional secara keseluruhan.

Pemerintah menilai langkah Arab Saudi sebagai bagian dari proses teknis perdagangan veteriner internasional. Oleh karena itu, Indonesia memilih menjadikannya momentum untuk memperkuat kredibilitas sistem kesehatan hewan sekaligus kesiapan ekspor produk peternakan.

Diplomasi Veteriner dan Hilirisasi Produk

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Kementerian Pertanian mendorong strategi ganda, yakni memperluas akses pasar melalui diplomasi veteriner serta memperkuat pengembangan produk hilir bernilai tambah.

“Strategi kami bukan hanya membuka pasar, tetapi juga menjamin bahwa produk peternakan Indonesia memenuhi standar internasional yang diakui. Produk olahan menjadi jalur strategis sekaligus bukti kemampuan industri nasional,” kata Agung.