Rancangan Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar Disebut Rugikan Petani Tembakau, Ini Penjelasan Kementan

Jakarta, tvOnenews.com - Rancangan kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar dalam produk tembakau di Indonesia masih menuai sorotan.

Kementerian Pertanian (Kementan) turut menyorot ramainya penolakan yang datang dari petani tembakau terkait wacana kebijakan itu.

Ketua Kelompok Tanaman Semusim Direktorat Tanaman Semusim Kementan, Yudi Wahyudi mengatakan wacana tersebut perlu mempertimbangkan dampak terhadap para petani tembakau.

Ia menekankan pihaknya yang bertanggungjawab mengurusi varites komoditas strategis tersebut tidak dilibatkan secara utuh.

“Kementerian Pertanian tidak dilibatkan secara meyeluruh dalam pembahasan ini karena rancangan aturan ini berlandaskan pada mandat undang-undang Kesehatan (aspek hilir/konsumsi) bukan pada undang-undang pertanian (aspek hulu/produksi). Walaupun demikian Kementerian Pertanian tetap memberikan dukungan berupa data-data terkait komoditas tembakau yang diperlukan,” kata Yudi kepada awak media, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Yudi menuturkan dari sisi hulu produksi tanaman tembakau diperlukan waktu 30 tahun untuk memberikan kepastian agar para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementan dapat menemukan varietas rendah nikotin yang tetap tangguh di lahan tropis dan ramah biaya bagi petani tradisional.  

Baca Juga

Truk Bermuatan Padi Terguling di Jombang, 13 Pekerja Sawah Dilarikan ke Rumah Sakit

“Tanpa waktu transisi sepanjang ini, industri lokal dipastikan kolaps lebih dulu sebelum benih ideal tersebut selesai diteliti. Menurunkan kadar nikotin pada tanaman tembakau melalui persilangan tradisional (non-GMO) membutuhkan proses seleksi genetik yang sangat lama. Setiap generasi tanaman membutuhkan waktu satu musim tanam penuh. Untuk menstabilkan sifat rendah nikotin tanpa merusak daya tahan tanaman terhadap hama lokal, dibutuhkan puluhan generasi persilangan. Selain itu, kadar nikotin tembakau lokal Indonesia (seperti Kemloko di Temanggung atau Mole di Jawa Barat) berkisar antara 3 persen. hingga 8% karena faktor tanah vulkanik dan paparan sinar matahari tropis,” jelas Yudi.

Yudi menekankan mengubah kadar nikotin ini secara drastis sama saja dengan mengubah identitas geografis komoditas tersebut yang ujungnya membutuhkan waktu adaptasi alamiah lintas generasi petani. 

Sementara itu, pertimbangan dari segi ekonomi, jika pembatasan ini akhirnya memaksa pengurangan lahan tembakau.

Alhasil, kata Yudi, negara membutuhkan waktu setidaknya satu generasi (sekitar 25–30 tahun) untuk mengedukasi dan mengalihkan jutaan petani ke komoditas substitusi yang memiliki nilai ekonomi setara.