Kisruh Impor 105 Ribu Pikap dari India, Kadin Ajak Agrinas Duduk Bareng: Industri Otomotif Nasional Jangan Sampai Terguncang
- tvonenews.com/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com — Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu perhatian dunia usaha.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai polemik tersebut perlu disikapi dengan dialog terbuka agar kepentingan program ekonomi desa tetap berjalan tanpa mengorbankan industri otomotif nasional.
Menurut Anindya, pembahasan mengenai rencana impor kendaraan operasional tersebut bahkan telah muncul dalam rapat internal Kadin. Ia juga mengungkapkan sempat bertemu secara singkat dengan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membahas isu tersebut.
“Jadi kebetulan juga tadi dibahas dan juga sempat bertemu sebentar dengan pihak Agrinas. Intinya kita ingin duduk bareng. Rencana itu mungkin dalam waktu dekat, mungkin minggu depan,” kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Ia menilai program KDMP memiliki tujuan penting dalam menggerakkan ekonomi desa, terutama melalui penguatan koperasi sebagai motor aktivitas ekonomi di daerah.
Karena itu, Kadin memahami kebutuhan pemerintah menyediakan armada operasional untuk mendukung distribusi logistik desa.
“Kita mengerti kebutuhan KDMP untuk menggerakkan ekonomi. Jadi penting seperti MBG ini menjadi suatu instrumen untuk menggerakkan ekonomi melalui koperasi, dan itu sangat baik,” ujarnya.
Meski demikian, Anindya menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan industri otomotif nasional yang selama ini melibatkan rantai pasok sangat luas, mulai dari produsen besar hingga pemasok kecil di daerah.
“Nah, yang kita ingin sampaikan hanya saja bagaimana menjaga agar industri otomotif nasional tetap terjaga. Karena selain daripada otomotif yang besar, ya, tapi juga ada tier 3, 4, 5 yang memang vendor-vendor dan juga para pemasok, dan juga untuk maintenance yang ada di daerah. Nah, ini yang kita ingin jaga,” katanya.
Menurut dia, polemik impor kendaraan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku industri untuk merumuskan peta jalan jangka panjang pengembangan industri otomotif nasional, termasuk memastikan komitmen terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Tapi saya rasa paling bagus supaya tidak menjadi polemik, paling bagus kita duduk memikirkan jangka panjangnya, peta jalan untuk roadmap industrialisasi otomotif ini bagaimana supaya terjaga, dan upaya-pemerintah untuk TKDN tetap ada,” ujar Anindya.
Ia menegaskan, Kadin ingin mengambil posisi sebagai mitra konstruktif pemerintah dengan memastikan kepentingan industri tetap terlindungi, terutama bagi pelaku usaha yang berada di lapisan rantai pasok bawah.
“Jadi kami ingin menjadi suatu bagian yang konstruktif menenangkan tapi juga memikirkan bagaimana teman-teman kita yang terkait di industri otomotif bukan saja yang besar tapi juga di tier 3, 4, 5,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa rencana impor 105 ribu unit pikap dari India tetap berjalan meski mendapat kritik dari sejumlah pihak.
Menurut Joao, sebagian unit kendaraan bahkan sudah mulai dikirim dan ada yang telah tiba di Indonesia sebagai bagian dari pengadaan armada logistik desa.
“Yang menolak ini siapa? Karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah,” kata Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menyatakan bahwa penolakan terhadap kebijakan tersebut tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah secara keseluruhan, melainkan hanya berasal dari pihak-pihak tertentu. (agr/rpi)
Load more