WFH 1 Hari Sepekan Resmi Disiapkan, Jurus Pemerintah Tekan BBM di Tengah Lonjakan Harga Energi Global

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga energi global. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah sistem work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan setelah libur Idul Fitri 2026 dan diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam mengurangi penggunaan BBM secara signifikan.

WFH Jadi Strategi Hemat BBM Nasional

Pemerintah melihat lonjakan harga energi global sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, terutama terkait konsumsi BBM yang terus meningkat. Oleh karena itu, WFH dipilih sebagai salah satu cara efektif untuk menekan mobilitas harian masyarakat, khususnya para pekerja.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penerapan WFH berpotensi mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen per hari. Meski masih berupa estimasi awal, angka tersebut dinilai cukup signifikan dalam konteks penghematan energi nasional.

“Ada hitungan kasar, sekitar 20 persen penghematan BBM dalam sehari jika WFH diterapkan,” ujarnya.

Baca Juga

Respons Tegas Gibran soal Usulan Kenaikan Harga BBM dari Jusuf Kalla: Pemerintah Pilih Jaga Stabilitas dan Lindungi Rakyat

Penurunan konsumsi BBM ini dinilai berasal dari berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi maupun transportasi umum saat pekerja tidak perlu bepergian ke kantor.

Tekan BBM di Tengah Krisis Energi Global

Kebijakan WFH ini tidak muncul tanpa alasan. Pemerintah merespons kondisi global yang tengah dilanda ketidakpastian, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada pasokan dan harga minyak dunia.

Lonjakan harga BBM global membuat pemerintah harus mencari cara untuk menahan tekanan terhadap konsumsi energi domestik. Dengan mengurangi mobilitas, diharapkan konsumsi BBM dalam negeri bisa ditekan tanpa harus mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk antisipasi agar beban subsidi dan tekanan terhadap anggaran negara akibat tingginya harga BBM tidak semakin membengkak.

Berlaku untuk ASN, Swasta Didorong Ikut

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kebijakan WFH akan diterapkan untuk ASN dan didorong untuk diikuti oleh sektor swasta.

Meski demikian, penerapannya tidak bersifat wajib bagi seluruh sektor. Pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi layanan publik yang harus berjalan normal dan tidak bisa dilakukan secara jarak jauh.