Gelar Evaluasi Nasional, BSKDN Kemendagri Sorot Penanganan Pengangguran hingga Pengendalian Inflasi yang Dilakukan Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan presentasi kepala daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah, dengan fokus pada upaya penurunan tingkat pengangguran.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia sebagai bagian dari dorongan untuk meningkatkan kinerja yang lebih terukur, berdampak, dan berkelanjutan. Acara berlangsung secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu (1/4/2026).

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan hasil.

Melalui skema ini, pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan di daerah.

“Penilaian ini tidak semata melihat capaian angka, tetapi juga menilai kualitas kebijakan, inovasi yang dilakukan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkap Yusharto.

Ia menjelaskan, penilaian dalam program tersebut mencakup empat dimensi utama, yakni penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta kewirausahaan dan creative funding.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan Surat Edaran: Bayi Lahir di Luar Faskes Bisa Dapatkan Akta Kelahiran Digital

Khusus pada aspek penurunan pengangguran, proses evaluasi dikoordinasikan oleh BSKDN dengan melibatkan tim penilai dari unsur kementerian dan lembaga, akademisi, serta praktisi ketenagakerjaan.

Untuk menjaga objektivitas dan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam regional, yaitu Sumatera, Jawa–Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara–Maluku, serta Papua.

Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih kontekstual sesuai tantangan dan potensi masing-masing daerah.

Yusharto menegaskan, tingkat pengangguran mencerminkan tantangan pembangunan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, serta didukung inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Penurunan tingkat pengangguran harus kita tempatkan sebagai agenda prioritas yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang adaptif sesuai kondisi wilayah. Menurutnya, keberhasilan menekan pengangguran sangat ditentukan oleh kepemimpinan, efektivitas program, dan pemanfaatan potensi lokal.