Potensi Perbatasan Laut Perlu Didongkrak secara Terintegrasi, BNPP RI Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan wilayah perbatasan dengan mendorong sinergi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.

Komitmen ini ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang digelar di Yogyakarta, pada Rabu (8/4/2026).

Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, mengatakan forum ini menjadi sarana strategis untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan, perikanan, maupun sektor lainnya.

“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yedi Rahmat, dikutip Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan, BNPP RI memiliki posisi penting dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Optimalisasi potensi di wilayah perbatasan laut, lanjutnya, perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan wilayah agar memberikan dampak berkelanjutan.

Baca Juga

Bidik Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, BNPP RI Percepat Pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano

Forum ini menghadirkan narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan berbagai peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.

Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto, menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Pariwisata pada periode 2025–2026.

“Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” jelas Yusuf.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling untuk mendukung kesiapan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata.

Selain itu, pengembangan desa wisata serta percepatan transformasi digital melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi kebutuhan.

Yusuf menyebut, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah platform digital seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta) yang dapat dimanfaatkan oleh daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jaringan.