News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Waspada Vishing dan Phishing yang Kian Marak, BNI Wanti-wanti Nasabah untuk Jaga Data Pribadi

BNI mengingatkan nasabah agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan membagikan data sensitif kepada pihak yang tidak jelas identitasnya guna menghindari vishing, phishing, dan social engineering.
Jumat, 24 April 2026 - 21:53 WIB
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing.
Sumber :
  • BNI

Jakarta, tvOnenews.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat seiring meningkatnya kejahatan siber.

Modus yang disorot meliputi vishing, phishing, dan social engineering yang banyak menyasar pengguna layanan digital seperti BNIdirect.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Nasabah diminta lebih berhati-hati dan tidak sembarangan membagikan data sensitif kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, kemajuan teknologi diikuti dengan semakin beragamnya pola penipuan.

"Masyarakat perlu memahami berbagai modus penipuan tersebut agar dapat lebih waspada dan tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, salah satu modus yang sering terjadi adalah vishing atau voice phishing, yakni penipuan melalui panggilan telepon dengan pelaku yang berpura-pura sebagai petugas bank.

Biasanya, pelaku sudah mengantongi sebagian data korban dan menciptakan situasi mendesak, seperti adanya transaksi mencurigakan, untuk memancing korban memberikan informasi penting seperti ID perusahaan, ID pengguna, kata sandi, hingga kode token. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengakses akun dan melakukan transaksi tanpa persetujuan.

Selain vishing, terdapat pula phishing yang dilakukan melalui situs palsu yang menyerupai laman resmi perbankan. Korban diarahkan memasukkan data sensitif yang kemudian disalahgunakan.

Modus lain yang juga marak adalah social engineering, yakni teknik manipulasi psikologis dengan cara menyamar sebagai pihak bank guna memperoleh informasi rahasia seperti kode OTP, token, atau kata sandi.

BNI menegaskan pentingnya kehati-hatian dan proses verifikasi dalam setiap aktivitas digital. Nasabah disarankan hanya mengakses layanan melalui situs resmi seperti bnidirect.bni.co.id atau directbisnis.bni.co.id, serta tidak mengklik tautan mencurigakan yang dikirim lewat SMS, email, maupun aplikasi pesan.

Selain itu, nasabah diingatkan untuk tidak menyimpan kata sandi di perangkat, rutin mengganti password, dan tidak pernah membagikan kode OTP atau token kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan akun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

BNI juga mengimbau masyarakat agar selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi perusahaan, termasuk situs www.bni.co.id, guna memastikan kebenaran informasi yang diterima dan menghindari potensi penipuan.

Melalui penguatan literasi keamanan digital ini, BNI berharap masyarakat semakin memahami pola kejahatan siber dan mampu melindungi diri dari risiko kerugian finansial. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keamanan transaksi digital sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan. (rpi)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, lindari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Selama dua pekan, Mees Hilgers bergabung dengan 22 pemain lainnya untuk menjalani pemusatan latihan bersama John Herdman tanpa adanya pertandingan uji coba internasional. 
Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Sebelumnya, polisi mengamankan 157 orang selama jalannya aksi demo di Malioboro yang berujung ricuh. Polisi melakukan pemeriksaan ketat, termasuk tes urine.
‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD Atto 1 mencatatkan distribusi sebanyak 4.329 unit pada Oktober 2026.
Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Tak hanya soal turnamen, IOAC 2026 membawa kabar positif bagi perkembangan olahraga akuatik nasional.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT