Prabowo Pasang Deadline 2029, Targetkan Indonesia Swasembada Energi dari Sawit hingga Nikel

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto memasang target untuk mengakhiri ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dengan mendorong swasembada energi nasional paling lambat pada 2029.

Target ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi dan mengamankan ketahanan nasional.

Dalam keterangannya di SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), dia menegaskan bahwa percepatan akan terus dilakukan agar target tersebut bisa tercapai lebih cepat dari jadwal.

“Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat, kalau bisa lebih dulu ya kita akan bekerja cepat,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk mandiri energi, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga komoditas strategis seperti kelapa sawit dan nikel yang dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif.

“Kita optimis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa, tinggal kita pandai mengelola atau tidak, kita berani menjaga atau tidak, biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi inceran banyak pihak,” lanjutnya.

Baca Juga

Langkah Presiden Prabowo Wacanakan Pendidikan Gratis Tuai Respons Positif

Saat ini, Indonesia masih mengeluarkan sekitar US$40 miliar per tahun untuk impor BBM. Angka tersebut menjadi beban besar bagi perekonomian sekaligus memperlihatkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam sebagai kunci utama menuju kemandirian energi. Kelapa sawit, misalnya, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bahan bakar berbasis bioenergi yang berkelanjutan.

Dia juga mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia kerap menjadi incaran pihak luar. Dalam konteks itu, swasembada energi tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional.

Dengan target 2029, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi, memperluas hilirisasi, serta memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. (agr/rpi)