Prabowo Sedih: Pejabat yang Saya Angkat, Menyeleweng dan Mencuri Uang Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih setelah menerima banyak laporan mengenai pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan.

Pahitnya lagi, oknum-oknum tersebut adalah orang yang dipercaya dan diangkat oleh Prabowo sendiri.

Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar, sekalipun orang-orang dekatnya sendiri.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih orang yang angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri uang rakyat," katanya.

Prabowo mengatakan dirinya rutin menerima laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat, termasuk mereka yang berada di lingkaran dekat Presiden.

Baca Juga

Kadin Rayu Investor Belarus, Indonesia Bukan Sekadar Pasar tapi Basis Produksi

Menanggapi laporan tersebut, Prabowo meminta BPKP melanjutkan proses pemeriksaan tanpa pandang bulu.

"Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya. Ya tidak ada urusan. Kalau ada indikasi terus periksa," kata Presiden menambahkan.

Kepala Negara mengingatkan setiap pejabat pemerintah agar menjaga integritas dan berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan.

Menurut dia, setiap posisi yang diberikan merupakan tanggung jawab besar kepada negara dan rakyat.

Prabowo juga menegaskan tidak memberi toleransi kepada kader Partai Gerakan Indonesia Raya yang terlibat pelanggaran. Ia menyinggung adanya sejumlah pejabat dari partainya yang telah diproses hukum hingga ditahan.

Karena itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintah melakukan pembenahan dan membersihkan institusi masing-masing dari praktik korupsi.

Prabowo turut mengingatkan setiap pimpinan instansi agar memastikan tidak ada aparat di bawahnya yang mendukung aktivitas ilegal maupun tindakan yang merugikan masyarakat. (ant/rpi)