Sorot Turunnya Harga Minyak Dunia, Golkar Minta Pemerintah Tak Sia-siakan Momentum: Harus Gerak Cepat!

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah diminta untuk tidak menyia-nyiakan momentum turunnya Harga minyak dunia. Diketahui bahwa harga minyak Brent melorot hampir 4 persen ke kisaran 83,92 dolar AS per barel pada perdagangan Senin pagi.

Padahal, harga minyak mentah dunia sebelumnya masih ditutup kisaran 87,33 dolar AS per barel pada Jumat lalu.

Menyoroti kondisi tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyebut turunnya harga minyak dunia akibat kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran jadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi fiskal.

"Momentum ini tidak boleh disia-siakan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur untuk mengonversi perdamaian ini menjadi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Menurut Sarmuji, ada  sejumlah langkah konkret yang mendesak dilakukan. Pertama, menurutnya pemerintah perlu melakukan perbaikan fiskal dengan mengevaluasi dan menyesuaikan subsidi energi secara bertahap.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu menegaskan ruang fiskal yang selama ini tergerus pembengkakan subsidi BBM, kini terbuka lagi dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Baca Juga

DPR Buka Suara soal Ambang Batas 5 Persen, RUU Pemilu Ternyata Masih Tahap Brainstorming

"Anggaran yang sebelumnya terpaksa dialokasikan untuk menutup pembengkakan subsidi dapat dialihkan dan difokuskan pada sektor-sektor strategis dan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang manfaatnya lebih langsung dirasakan rakyat," ujarnya.

Kedua, meredanya premi risiko geopolitik memungkinkan biaya impor minyak dan gas menjadi lebih efisien, yang akan berdampak langsung pada penurunan biaya produksi domestik dan tekanan inflasi.

Ketiga, pembukaan penuh Selat Hormuz harus segera dimanfaatkan untuk memperlancar rantai pasok ekspor-impor yang selama berbulan-bulan terganggu, sekaligus memangkas biaya logistik internasional yang membebani pelaku usaha.

Keempat, Indonesia perlu menggenjot ekspor nonmigas ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara yang selama ini terdampak konflik, termasuk menjalin kembali kesepakatan dagang dengan Iran di sektor produk pertanian dan manufaktur yang sempat tertunda.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI ini menyambut baik pengumuman tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Shari yang bertindak sebagai mediator, mengumumkan bahwa AS-Iran telah menyatakan penghentian operasi militer secara segera dan permanen di seluruh front, termasuk di Lebanon. Upacara penandatanganan resmi dijadwalkan pada 19 Juni 2026 di Swiss.