Pemerintah Turunkan Harga LNG Industri Demi Redam Ancaman PHK, Bahlil: Semuanya Kena

Jakarta, tvOnenews.com - Demi meredam ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah memutusakan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri.

Harga LNG untuk untik sektor industri akhirnya menjadi US$13 per MMBTU dari semula sekitar US$20-23 per MMBTU.

Keputusan tersebut diambil guna membantu menjaga daya saing industri, sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja.

Bahlil menegaskan, penurunan harga LNG dilakukan melalui efisiensi di sepanjang rantai pasok, baik dari sisi hulu maupun hilir. Hal ini mau tidak mau akhirnya harus melibatkan pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), hingga badan usaha penyalur.

"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya, maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Menteri ESDM, kebijakan ini berlaku efektif sejak diumumkan alis per hari ini. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah selama ini pemerintah telah menerapkan tiga skema harga gas bagi industri, yakni melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas yang disalurkan melalui pipa, serta LNG.

Baca Juga

RUU Ketenagakerjaan Didesak Tak Hapus Aturan Jaminan PHK dan Uang Kompensasi Pegawai

Bahlil mengakui, harga LNG mengalami kenaikan yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya, beberapa hari terakhir pemerintah menerima berbagai aspirasi dari asosiasi industri, terutama sektor keramik, sejumlah pelaku industri lainnya, hingga serikat pekerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk ikut menanggung beban penurunan biaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor gas agar harga LNG bagi industri dapat ditekan.

"Itu yang kemudian pemerintah ikut mengambil bagian tanggung jawab dengan hulu migas, kemudian KKKS dan Pertamina untuk kemudian kita memperkecil cost-nya. Ya ibarat kata begini, ini jangan terlalu banyak minta untung," ucapnya.

Selain menurunkan harga LNG, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur gas nasional melalui pembangunan jaringan pipa antardaerah.

Menurut Bahlil, proyek pipa gas saat ini sedang berjalan dan ditargetkan sebagian rampung pada 2027.

Di Sumatera, pemerintah juga membangun jaringan Dumai–Sei Mangkei sekaligus memperbesar kapasitas pipa eksisting agar distribusi gas lebih fleksibel.

"Kalau terjadi surplus gas di Sumatera, bisa kita alihkan ke Jawa. Kalau surplus di Jawa Timur, bisa kita alihkan ke Jawa Barat," ujar Bahlil.

Dalam skema kebijakan gas industri, pemerintah tetap mempertahankan subsidi gas industri lewat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran US$6,5-7 per MMBTU.

Sementara untuk industri pengguna gas pipa di luar skema HGBT yang pasokan gasnya berasal dari wilayah Jawa, harga tetap dipertahankan sebesar US$9,6 per MMBTU. Adapun persoalan utama terjadi pada industri yang menggunakan LNG akibat menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan di wilayah Jawa bagian barat.

Kondisi tersebut membuat pasokan harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Jawa sehingga menimbulkan biaya transportasi dan regasifikasi yang tinggi. Akibatnya, harga LNG yang diterima industri sempat melonjak hingga US$20–23 per MMBTU yang meningkatkan beban biaya produksi dan memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap keberlangsungan operasional. (ant/rpi)