16 Tahun Dampak Tumpahan Minyak Montara Masih Terasa, Purbaya Janji Kawal Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah masih mengawal penyelesaian hak ganti rugi dan pemulihan lingkungan bagi masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

Hal itu disampaikan Purbaya saat berdialog dengan masyarakat Tablolong, Kabupaten Kupang, dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat. Menkeu juga meninjau perkembangan penanganan dampak lingkungan serta kondisi sosial ekonomi warga yang masih terpengaruh insiden tumpahan minyak Montara pada 2009 silam.

Purbaya menilai penyelesaian kasus Montara harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan hak ganti rugi masyarakat, tetapi juga memulihkan lingkungan dan kondisi ekonomi warga yang terdampak.

“Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan,” ujar Menkeu dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Sabtu (8/8/2026).

Purbaya memaparkan bahwa pemerintah juga akan mengirim tim riset untuk mengkaji secara menyeluruh kondisi lingkungan di wilayah terdampak. Hasil kajian nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan pemulihan, terutama agar ekosistem pesisir kembali mampu menopang kehidupan masyarakat.

Baca Juga

Viral! Rupiah Bertanda Tangan Purbaya Diburu Kolektor, Benarkah Langka dan Mahal?

Di sisi lain pemerintah tetap mengawal penyelesaian penyaluran hak ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Purbaya menegaskan proses tersebut harus berjalan berdasarkan ketentuan hukum dengan memperhatikan kepastian, akuntabilitas, dan keadilan bagi warga.

“Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Menkeu.

Purbaya mengatakan dampak insiden Montara tidak berhenti pada pencemaran lingkungan saja. Tumpahan minyak pada insiden tersebut juga berefek langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat di kawasan pesisir.

Selama belasan tahun, nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan. Aktivitas budidaya rumput laut juga terganggu, sementara pelaku usaha kecil yang menggantungkan pendapatan pada sektor kelautan ikut merasakan dampaknya.

Karena itu, penanganan persoalan Montara perlu mencakup pemulihan lingkungan dan ekonomi secara bersamaan. Pemerintah juga perlu memastikan hak masyarakat terdampak tetap terlindungi agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.

Purbaya mengungkapkan dirinya telah mengikuti perkembangan kasus Montara sejak beberapa tahun lalu. Dia pernah menjadi bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018 sehingga memahami sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak. (rpi)