Terima Laporan B50, Prabowo Langsung Perintahkan Pangkas Layer BUMN

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menerima dua laporan agenda strategis sekaligus dalam pertemuannya dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan terbaru mengenai kemajuan Program Mandatori B50 atau penggunaan biodiesel 50 persen. 

Di saat yang sama, dia juga mendapat laporan mengenai kesiapan infrastruktur untuk menuju penerapan mandatori bioetanol.

Laporan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan sumber energi dalam negeri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Simon melaporkan perkembangan implementasi B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli lalu.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet, Senin (10/8/2026).

Baca Juga

KNPS Resmikan Taman Belajar di Huntara Senen, Anak-Anak Sampaikan Terima Kasih ke Prabowo

Program B50 sendiri menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya domestik. 

Pemerintah juga mulai menyiapkan tahapan berikutnya melalui pengembangan infrastruktur pendukung mandatori bioetanol.

Namun, pembahasan di Hambalang tidak hanya berkutat pada sektor energi. Prabowo juga menginstruksikan pembenahan serius terhadap struktur perusahaan negara, termasuk memangkas rantai organisasi yang dinilai terlalu panjang.

Presiden memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.

Instruksi tersebut diarahkan untuk membuat perusahaan negara bergerak lebih cepat dan efisien. 

Pemangkasan struktur diharapkan tidak sekadar mengurangi jenjang organisasi, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas BUMN.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Seskab. (agr/muu)