Desil 9-10 Bakal Tak Bisa Beli Pertalite, Ini Batas Pengeluaran dan Aturan Barunya

Dengan skema tersebut, kelompok desil 9 dan 10 menjadi sasaran utama dalam rencana pembatasan subsidi Pertalite karena dianggap memiliki tingkat pengeluaran paling tinggi.

79 Persen BBM Subsidi Dinikmati Desil 5-10

Rencana pembatasan Pertalite muncul setelah pemerintah menilai penyaluran subsidi energi masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan sekitar 79 persen BBM subsidi dinikmati rumah tangga yang berada pada desil 5 hingga 10.

Sementara itu, kelompok desil 9 dan 10 disebut mengonsumsi sekitar 23 persen volume Pertalite secara nasional.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengkaji mekanisme baru penyaluran subsidi. Pemerintah ingin subsidi BBM lebih banyak diterima kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus dilakukan secara tepat sasaran.

“BBM subsidi di sektor migas harus tetap sasaran,” kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil mengatakan pemerintah masih mempelajari sejumlah opsi dan skema sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diterapkan.

“Pemerintah masih melakukan mempelajari skemanya,” ujarnya.

Potensi Hemat Anggaran hingga Rp17 Triliun

Pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 juga diproyeksikan dapat memberikan dampak terhadap anggaran subsidi energi pemerintah.

Pengamat energi Yayan memperkirakan potensi penghematan anggaran dari kebijakan tersebut dapat mencapai sekitar Rp8,9 triliun.

“Perhitungan berdasarkan data Susenas 2025 menunjukkan potensi penghematan mencapai sekitar Rp8,9 triliun,” katanya.

Menurut Yayan, penerapan kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap sekitar 17,4 juta rumah tangga yang masuk kategori desil 9 dan 10.

Sementara itu, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) memperkirakan potensi penghematan subsidi dapat mencapai Rp17 triliun. Besaran penghematan tersebut bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah saat ini menargetkan pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok ekonomi mampu mulai diterapkan pada akhir 2026. Namun, aturan tersebut belum final karena mekanisme teknis, sistem pengawasan, serta kriteria penerima subsidi masih dalam pembahasan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. (nsp)