Menteri ESDM: Mobil Mewah Jangan Pakai BBM Subsidi!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat yang menggunakan mobil mewah untuk tidak memakai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sebab BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat yang berhak.

“Saya mengimbau kepada saudara-saudara yang mampu, pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, janganlah pakai BBM bersubsidi,” ujar Bahlil setelah menghadiri acara Electricity Connect 2026 yang digelar di Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Bahlil merujuk pada temuan di Makassar, Sulawesi Selatan, ketika terjadi antrean panjang pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Polisi disebut menemukan mobil mewah yang memodifikasi tangki bahan bakar dengan kapasitas yang mencapai hingga 700 liter.

“Memang terjadi shifting (konsumen nonsubsidi ke subsidi), gimana nggak shifting kalau mobil bagus begitu saja diisi pakai minyak subsidi, habis itu dijual lagi,” ucap Bahlil.

Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan jatah bagi masyarakat yang berhak.

Baca Juga

Soroti Mobil Mewah Bertangki Modifikasi di Makassar, Menteri Bahlil Tegas Minta Warga Berpunya Tak Beli BBM Subsidi

Pada Kamis (17/9), Bahlil mengatakan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, kini telah terurai dan kondisi pasokan kembali terjaga.

Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan antrean BBM di Makassar adalah adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Pergeseran tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia yang kini berada di atas 100 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut, lanjut Bahlil, membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih mengonsumsi BBM subsidi.

Selain itu, Bahlil menyebut adanya temuan kepolisian terkait dugaan praktik BBM subsidi secara berlebihan yang turut memperpanjang antrean di sejumlah titik.

Bahlil menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar persoalan tersebut segera ditertibkan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang menjalankan implementasi kebijakan BBM di lapangan. (ant/aag)