Bahlil Klaim Bisa Hemat Rp73,9 Triliun dan Buka 5,52 Juta Lapangan Kerja Lewat PLTS 100 GWp

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun.

Proyek raksasa ini diproyeksikan bukan hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga menekan subsidi energi, mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), hingga menciptakan jutaan lapangan kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, total investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan PLTS 100 GWp mencapai sekitar USD73 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.

Menurut Bahlil, investasi tersebut berpotensi memberikan dampak fiskal yang signifikan melalui penghematan subsidi energi. Pemerintah juga memperkirakan proyek tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Total investasinya Bapak Presiden dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujarnya, disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8/2026).

Program tersebut mulai dipercepat setelah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Baca Juga

Bila PLTS 100 GWp Tuntas 2 Tahun, Prabowo Janji Kasih Bintang Tanda Kehormatan

Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan kapasitas total 5,3 GWp. Di Bali, kapasitas yang dibangun mencapai 1.000 megawatt (MW) dan dilengkapi sistem baterai penyimpanan energi.

Tak hanya mengejar manfaat ekonomi dan ketahanan energi, proyek PLTS 100 GWp juga ditargetkan menjadi instrumen besar dalam pengurangan emisi karbon.

Bahlil memperkirakan, apabila seluruh kapasitas tersebut berhasil direalisasikan, Indonesia dapat menekan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Potensi nilai ekonomi karbon dari pengurangan emisi itu diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.

“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” imbuhnya.

Pemerintah juga tidak ingin proyek PLTS 100 GWp hanya terkonsentrasi di wilayah dengan jaringan listrik yang sudah kuat. Bahlil mengatakan, program tersebut akan diarahkan untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik.

Langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap desa dapat dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 MW.

Bahlil mencontohkan, Pertamina telah menjalankan proyek PLTS 1 MW per desa di salah satu kabupaten di Sumatra. Wilayah yang sebelumnya belum memiliki akses listrik disebut kini telah mampu mengembangkan fasilitas penyimpanan energi sekaligus menopang kegiatan ekonomi, termasuk sektor perikanan.

“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 Gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” tegasnya.

Dengan skema tersebut, pembangunan PLTS tidak hanya diposisikan sebagai proyek pembangkit baru, tetapi juga sebagai bagian dari agenda pemerataan elektrifikasi nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga membidik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih bergantung pada BBM untuk dikonversi menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan.

Salah satu proyek konversi dilakukan PLN di Bangka Belitung dengan mengembangkan pembangkit yang memanfaatkan kombinasi energi angin dan tenaga surya.

Bahlil mengungkapkan, Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Karena itu, konversi PLTD menjadi PLTS dinilai berpotensi menekan konsumsi sekaligus impor BBM, khususnya solar.

“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” pungkasnya.

Untuk biaya pembangkitan, Bahlil menyebut tarif listrik dari PLTS yang saat ini diluncurkan berada di kisaran USD5-6 sen per kilowatt hour (kWh). Namun, angka tersebut belum memasukkan biaya baterai penyimpanan energi.

“(Biaya) baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti lama daripada pemakaian baterai itu,” jelasnya. (agr/rpi)