KUR KDKMP Jangan Asal Cair! DPR Tegaskan Pengurus Kopdes Merah Putih Wajib Lolos SLIK OJK

Jakarta, tvOnenews.com - DPR meminta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dilakukan secara otomatis.

Sebab, setiap pengurus Kopdes Merah Putih tetap harus memenuhi persyaratan perbankan, termasuk tidak memiliki catatan kredit bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto setelah mengonfirmasi langsung mekanisme pembiayaan kepada jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

Firnando memperoleh penjelasan tersebut dalam koordinasi bersama Direktur Mikro BRI Ahmad. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perbankan dalam mendukung operasionalisasi koperasi desa.

"Pak Ahmad selaku Direktur Mikro menegaskan seluruh pengurus KDKMP harus melalui proses yang sesuai dan lepas dari BI Checking, baru KUR Koperasi bisa diberikan," kata Firnando saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Provinsi DIY, Jumat (28/8/2026).

Sumber :

• Antara

Baca Juga

OJK Dorong Kepemilikan Asing di Asuransi Jadi 99%, Ini Alasan di Balik Usulannya

Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai, persyaratan yang diterapkan BRI penting untuk menjaga kualitas pembiayaan.

Menurutnya, proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan perbankan dapat membantu memastikan kredit dikelola secara bertanggung jawab dan mampu berputar secara berkelanjutan.

Meski demikian, Firnando menyoroti tantangan di balik rencana pembentukan lebih dari 80 ribu unit KDKMP di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menilai program strategis pemerintah tersebut tidak cukup hanya mengandalkan target jumlah koperasi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Sementara itu, Djoko, perwakilan Himpunan BMT Indonesia, menyebut tantangan utama KDKMP justru muncul setelah koperasi resmi berdiri.

Pengelolaan bisnis dan operasional koperasi di lapangan dinilai membutuhkan kesiapan yang jauh lebih besar.

"Mendirikan 80 ribu koperasi di setiap desa itu tidak gampang, apalagi mengoperasikannya. KDKMP ini konsep yang menantang dan harus benar-benar hati-hati dalam menjalankannya karena mengelola koperasi dengan segala unit bisnisnya itu tidak mudah," tegas Djoko.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan akan memperkuat pengawasan sekaligus terus menampung aspirasi dari daerah.

Pengawasan diperlukan agar pengembangan KDKMP tidak hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga memastikan tata kelola dan operasionalnya berjalan sehat.

DPR juga menekankan pentingnya membangun ekosistem koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDKMP harapannya tidak hanya menjadi wadah pembiayaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dalam jangka panjang. (rpi)