Kurangi Ketergantungan Utang, Indonesia Dinilai Perlu Ubah Struktur Neraca Pembayaran Jadi Investment-Driven

“Tujuan kita bukan sekadar mendapatkan dolar masuk tahun ini. Kita harus menarik modal yang menciptakan kemampuan menghasilkan dolar pada tahun-tahun berikutnya," kata Fakhrul.

Fakhrul menilai investasi tidak dapat sepenuhnya menggantikan utang. SBN tetap diperlukan untuk pembiayaan APBN, sebagai risk-free benchmark, instrumen likuiditas perbankan, dan fondasi pasar keuangan domestik.

“Tujuannya bukan menjadi negara tanpa utang. Yang perlu kita kurangi adalah ketergantungan terhadap utang sebagai sumber marginal pembiayaan pertumbuhan dan stabilitas eksternal," ujar Fakhrul.

Perubahan yang dibutuhkan adalah dari struktur yang bergantung pada current-account deficit → portfolio debt inflow → SBN/SRBI → external stability, menuju FDI → productive capacity → exports/import substitution → foreign-currency earnings → external stability.

“Ini lebih besar daripada debt management. Ini adalah perubahan postur neraca pembayaran Indonesia," tutur dia.

Transisi Harus Bertahap

Baca Juga

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Terjadi Perbaikan Total Arah Ekonomi Kerakyatan

Menurut Fakhrul, sequencing menjadi sangat penting. Mengurangi ketergantungan pada instrumen utang sebelum sumber capital inflow lainnya cukup kuat justru dapat menimbulkan tekanan terhadap rupiah dan neraca pembayaran.

“Hari ini SBN dan SRBI masih membantu menarik foreign capital. Kalau ketergantungan terhadap instrumen tersebut ingin dikurangi, FDI, equity flows dan private-sector capital inflows harus meningkat terlebih dahulu. Kita membutuhkan substitution of financing, bukan sekadar subtraction of debt," kata dia.

Menurut Fakhrul, untuk meningkatkan investasi pemerintah tidak cukup hanya menawarkan insentif. Investor membandingkan expected return dengan risk.

Indonesia mempunyai pasar domestik besar, sumber daya alam, tenaga kerja, dan peluang pada hilirisasi, energi, manufaktur, data center serta ekonomi digital. Namun, seluruh keunggulan tersebut harus diterjemahkan menjadi risk-adjusted return yang kompetitif.

“Kalau Presiden ingin investasi menggantikan sebagian peran utang, kebijakan berikutnya harus sangat pro-business. Bukan hanya tax holiday, tetapi secara sistematis menurunkan risiko melakukan usaha di Indonesia," terang Fakhrul.

Kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, perlindungan kontrak dan hak kepemilikan, penyelesaian sengketa, kepastian perpajakan, repatriasi keuntungan, infrastruktur serta birokrasi yang predictable menjadi semakin penting.

“Investor dapat menghitung pajak, upah, dan harga listrik. Yang sulit dihitung adalah ketidakpastian. Kebijakan pro-business yang paling murah bagi pemerintah sering kali justru kepastian," sambungnya.