Desil DTSEN Bisa Salah? Gus Ipul Buka Pintu Koreksi Data, Bahlil Singgung Nasib Pembatasan Pertalite

Gus Ipul mengatakan BPS memiliki peran dalam mengendalikan data, sementara kementerian dan lembaga turut membantu proses pemutakhiran.

"BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," ujar Gus Ipul.

Menurut dia, keakuratan data akan menentukan apakah program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Jika data telah akurat, pemerintah dapat mengalokasikan bantuan berdasarkan tingkatan desil dengan lebih baik.

Gus Ipul memberikan contoh penerapan pembagian tersebut pada sejumlah program bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) akan difokuskan untuk masyarakat yang masuk desil 1 dan 2. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dialokasikan untuk masyarakat desil 1 hingga 4.

Bahlil: Validitas Desil Jadi Kunci Pertalite

Baca Juga

Cak Imin Titip Pesan ke Gus Kikin: Belajar dari Pengalaman 5 Tahun Terakhir

Persoalan validitas data desil juga menjadi perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Ditemui di lokasi yang sama, Bahlil mengatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite masih dalam tahap kajian atau exercise.

Menurut Bahlil, validitas data desil menjadi salah satu faktor penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.

"Nah salah satu cara untuk membuat tepat sesaran, data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut disampaikan seiring munculnya keluhan sejumlah masyarakat yang merasa keberatan karena masuk dalam kelompok desil 9 atau 10.

Sebagian warga menilai status tersebut tidak mencerminkan kemampuan finansial mereka yang sebenarnya. Keluhan mengenai status desil mencuat bersamaan dengan wacana pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.

Data yang digunakan dalam wacana tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, validitas dan pemutakhiran data menjadi perhatian sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diterapkan.