Desil DTSEN Bisa Salah? Gus Ipul Buka Pintu Koreksi Data, Bahlil Singgung Nasib Pembatasan Pertalite

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat dikoreksi apabila ditemukan kekeliruan atau tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul merespons banyaknya keluhan masyarakat mengenai status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap masukan dan koreksi apabila terdapat data yang tidak tepat sasaran.

"Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Warga Bisa Ajukan Pemutakhiran Data

Gus Ipul menjelaskan masyarakat yang merasa keberatan dengan status desil dapat mengajukan pemutakhiran data melalui sejumlah saluran resmi yang telah disediakan pemerintah.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Command Center, nomor WhatsApp, maupun aplikasi Cek Bansos.

Baca Juga

Wacana Pembatasan BBM Pertalite untuk Warga Desil 9-10, Bahlil Ungkap Tunggu Validasi Data

Selain menggunakan saluran tersebut, warga juga dapat mendatangi langsung kantor kelurahan atau balai desa di wilayah masing-masing.

Pemutakhiran data di tingkat kelurahan maupun desa dapat dilakukan melalui operator yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data memiliki jalur untuk mengajukan koreksi.

Keterbukaan terhadap pembaruan data tersebut dinilai penting karena status desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah.

Desil Digunakan untuk Pertajam Sasaran Bantuan

Gus Ipul menjelaskan penerapan sistem desil bertujuan mempertajam sasaran berbagai program bantuan pemerintah.

Masyarakat dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga 10 berdasarkan kriteria kemampuan sosial ekonomi yang berbeda.

Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah. Selanjutnya, pengelompokan tersebut berjenjang hingga desil 10 yang merupakan kelompok masyarakat paling mampu.

"Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran," ujar Gus Ipul.

Dengan pembagian tersebut, pemerintah dapat menentukan penerima program berdasarkan kelompok sosial ekonomi secara lebih terarah. Karena itu, akurasi data menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan berbasis desil.

Data DTSEN Tengah Diintegrasikan

Saat ini pemerintah juga tengah melakukan proses integrasi seluruh data kementerian dan lembaga di bawah Badan Pusat Statistik (BPS).