Desil DTSEN Bisa Salah? Gus Ipul Buka Pintu Koreksi Data, Bahlil Singgung Nasib Pembatasan Pertalite
- Setpres
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat dikoreksi apabila ditemukan kekeliruan atau tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul merespons banyaknya keluhan masyarakat mengenai status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap masukan dan koreksi apabila terdapat data yang tidak tepat sasaran.
"Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Warga Bisa Ajukan Pemutakhiran Data
Gus Ipul menjelaskan masyarakat yang merasa keberatan dengan status desil dapat mengajukan pemutakhiran data melalui sejumlah saluran resmi yang telah disediakan pemerintah.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Command Center, nomor WhatsApp, maupun aplikasi Cek Bansos.
Selain menggunakan saluran tersebut, warga juga dapat mendatangi langsung kantor kelurahan atau balai desa di wilayah masing-masing.
Pemutakhiran data di tingkat kelurahan maupun desa dapat dilakukan melalui operator yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data memiliki jalur untuk mengajukan koreksi.
Keterbukaan terhadap pembaruan data tersebut dinilai penting karena status desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah.
Desil Digunakan untuk Pertajam Sasaran Bantuan
Gus Ipul menjelaskan penerapan sistem desil bertujuan mempertajam sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
Masyarakat dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga 10 berdasarkan kriteria kemampuan sosial ekonomi yang berbeda.
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah. Selanjutnya, pengelompokan tersebut berjenjang hingga desil 10 yang merupakan kelompok masyarakat paling mampu.
"Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran," ujar Gus Ipul.
Dengan pembagian tersebut, pemerintah dapat menentukan penerima program berdasarkan kelompok sosial ekonomi secara lebih terarah. Karena itu, akurasi data menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan berbasis desil.
Data DTSEN Tengah Diintegrasikan
Saat ini pemerintah juga tengah melakukan proses integrasi seluruh data kementerian dan lembaga di bawah Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Ipul mengatakan BPS memiliki peran dalam mengendalikan data, sementara kementerian dan lembaga turut membantu proses pemutakhiran.
"BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," ujar Gus Ipul.
Menurut dia, keakuratan data akan menentukan apakah program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Jika data telah akurat, pemerintah dapat mengalokasikan bantuan berdasarkan tingkatan desil dengan lebih baik.
Gus Ipul memberikan contoh penerapan pembagian tersebut pada sejumlah program bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) akan difokuskan untuk masyarakat yang masuk desil 1 dan 2. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dialokasikan untuk masyarakat desil 1 hingga 4.
Bahlil: Validitas Desil Jadi Kunci Pertalite
Persoalan validitas data desil juga menjadi perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Ditemui di lokasi yang sama, Bahlil mengatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite masih dalam tahap kajian atau exercise.
Menurut Bahlil, validitas data desil menjadi salah satu faktor penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
"Nah salah satu cara untuk membuat tepat sesaran, data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring munculnya keluhan sejumlah masyarakat yang merasa keberatan karena masuk dalam kelompok desil 9 atau 10.
Sebagian warga menilai status tersebut tidak mencerminkan kemampuan finansial mereka yang sebenarnya. Keluhan mengenai status desil mencuat bersamaan dengan wacana pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Data yang digunakan dalam wacana tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, validitas dan pemutakhiran data menjadi perhatian sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diterapkan.
Load more