Tak Mau Bergantung APBN, BP Batam Siapkan Anggaran Rp2,4 Triliun untuk Pembangunan 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam menargetkan pembangunan kawasan Batam dapat terus berjalan dengan pembiayaan secara mandiri.

BP Batam diketahui telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa mengandalkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komitmen itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (31/8/2026). Bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti Batam menolak dukungan APBN, melainkan ingin mengurangi ketergantungan terhadap anggaran negara.

“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Li Claudia Chandra dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/9/2026)..

Menurut Li Claudia Chandra, konsep kemandirian yang didorong BP Batam tidak sebatas kemampuan membiayai pembangunan secara mandiri.

Kemandirian tersebut juga diarahkan agar Batam mampu mengelola pendapatan sendiri untuk mendukung pembangunan tanpa menambah tekanan terhadap fiskal nasional.

Baca Juga

Gunakan Layanan DWDM, Kolaborasi InfraNexia dan Lintasarta Perkuat Konektivitas Medan, Batam dan Padang

“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.

Li Claudia menilai, kebijakan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bagian dari tanggung jawab BP Batam dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Batam berupaya memanfaatkan sumber penerimaan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan pembangunan kawasan.

Langkah tersebut dinilai semakin penting ketika pemerintah pusat menghadapi kebutuhan fiskal yang meningkat. APBN juga harus mengakomodasi kebutuhan daerah yang mengalami bencana maupun kondisi luar biasa lainnya.

“Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan. Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” tegas Amsakar.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menyebut rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk 2027 menjadi bagian dari upaya membangun kawasan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” kata Amskar .

Menurutnya, upaya memperkuat pembiayaan mandiri tidak berarti Batam akan berjalan tanpa dukungan pemerintah pusat. Dukungan pemerintah tetap dibutuhkan, terutama melalui kebijakan, regulasi, serta penguatan kewenangan kelembagaan.

Namun, BP Batam ingin mengarahkan dukungan tersebut agar tidak selalu berupa tambahan anggaran. Dengan begitu, kemampuan pembiayaan internal dapat terus diperkuat seiring dengan pertumbuhan kawasan.

“Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya.

Li Claudia juga menekankan pentingnya pengelolaan PNBP secara transparan dan akuntabel. Optimalisasi penerimaan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan serta percepatan pembangunan di Batam.

“Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

BP Batam memandang strategi mengurangi ketergantungan terhadap tambahan APBN relevan dengan kondisi fiskal nasional saat ini. Pemerintah pusat perlu menjaga ruang anggaran agar dapat digunakan untuk menangani kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk bencana dan persoalan kemanusiaan.

“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana?” ujar Li Claudia Chandra .

Meski mengedepankan kemandirian pembiayaan, BP Batam tetap menempatkan Batam sebagai kawasan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Karena itu, pertumbuhan ekonomi kawasan akan tetap diarahkan dengan mempertimbangkan efisiensi, keberlanjutan, dan kepentingan nasional.

“Batam tetap akan tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” pungkas Li Claudia Chandra .

Rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 digadang-gadang menjadi arah pembiayaan pembangunan BP Batam ke depan. Melalui optimalisasi PNBP dan penguatan tata kelola, BP Batam memastikan pembangunan kawasan tetap berjalan sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi APBN. (rpi)