Purbaya Siapkan Jurus Baru Bereskan Utang Whoosh, SMV Kemenkeu Bakal Jadi Penanggung

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap menangani penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Kewajiban tersebut rencananya akan ditangani melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya mengatakan proses penyerahan terkait kereta cepat tersebut diperkirakan berlangsung pada pertengahan September 2026. Setelah proses penyerahan dilakukan, pemerintah akan menghitung lebih lanjut kewajiban utang yang harus ditangani.

"Kira-kira pertengahan bulan dikasih ke kami kan kereta cepat. Ya sudah, kita beresin. Nanti utangnya ya kita hitung, mungkin ada nanti BUMN yang di bawah Departemen Keuangan yang menangani itu," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Purbaya menjelaskan pemerintah masih akan menentukan perusahaan yang berada di bawah Kemenkeu untuk menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, SMV yang nantinya menangani kewajiban utang Whoosh belum ditetapkan.

Kemenkeu Tak Bayar ke Danantara

Purbaya menegaskan tidak ada pembayaran yang harus dikeluarkan Kemenkeu kepada Danantara dalam proses penyerahan kereta cepat tersebut.

Baca Juga

Purbaya Tunggu Hitungan BNPB Sebelum Tambah Anggaran Mitigasi Bencana

Menurut dia, Kemenkeu akan menerima dana penyertaan ekuitas tanpa harus mengeluarkan biaya dalam proses penyerahan. Sementara kewajiban pembayaran utang ke depan akan menjadi tanggung jawab SMV yang ditugaskan.

"Nggak ada. Itu kan dana penyertaan ekuitas dikasih ke saya, nol rupiah. Kan saya nanggung utang ke depannya. SMV saya menanggung utang ke depannya. Jadi nggak ada cost-nya buat saya," kata Purbaya.

Dengan skema tersebut, tidak ada biaya yang perlu dibayarkan Kemenkeu kepada Danantara saat proses penyerahan dilakukan.

Namun, Purbaya menegaskan kewajiban utang Whoosh tetap harus dibayarkan setiap tahun. Pembayaran tersebut nantinya dilakukan oleh perusahaan di bawah Kemenkeu yang ditunjuk untuk menangani kewajiban tersebut.

SMV Dinilai Punya Kemampuan Bayar

Purbaya juga memastikan SMV yang nantinya ditugaskan tidak perlu mencari investor baru untuk memperoleh dana guna membayar utang kereta cepat.

Menurut dia, perusahaan yang berada dalam skema SMV Kemenkeu sudah memiliki kemampuan keuangan untuk menangani kewajiban tersebut. Ia mencontohkan, satu perusahaan SMV dapat memiliki keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun dalam setahun.

Selain keuntungan tersebut, perusahaan juga disebut masih memiliki potensi memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya.

"Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV, let's say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? Rp3 triliun, Rp4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp800 miliar keuntungannya," jelas Purbaya.

Berdasarkan kemampuan keuangan tersebut, Purbaya menilai SMV memiliki kapasitas untuk menangani kewajiban utang yang ada saat ini.

Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan penghitungan lebih lanjut sebelum menentukan perusahaan dan skema yang akan digunakan untuk menangani utang Whoosh.

"Cukuplah untuk bayar utang yang ada sekarang. Nanti kita hitung. Yang jelas kami nggak bayar, kami nggak bayar ke Danantara untuk penyerahan ini," tegas Purbaya.

Perusahaan Penanggung Utang Belum Ditentukan

Purbaya mengatakan pemerintah belum menentukan SMV yang akan diberikan tugas untuk menangani kewajiban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Penentuan tersebut masih akan dilakukan setelah pemerintah melakukan penghitungan terkait kewajiban yang ada. Pemerintah juga akan menentukan perusahaan yang dinilai tepat untuk menjalankan tugas tersebut.

Dengan rencana penyerahan yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan September 2026, Kemenkeu selanjutnya akan menghitung kewajiban utang Whoosh dan menentukan mekanisme penanganannya melalui SMV.

Purbaya kembali memastikan proses penyerahan tersebut tidak membuat Kemenkeu harus membayar kepada Danantara. Sementara kewajiban pembayaran utang pada tahun-tahun berikutnya akan ditangani oleh perusahaan di bawah Kemenkeu yang nantinya ditunjuk.