Perkuat Tata Kelola Dana Bergulir, LPDB Koperasi Dorong Mitigasi Risiko hingga Kepastian Hukum

Menurutnya, pengelolaan risiko tidak boleh hanya dilakukan ketika pembiayaan telah memasuki kategori bermasalah. LPDB Koperasi perlu memperkuat sistem pengawasan, monitoring kepatuhan, serta early warning system agar potensi penurunan kualitas pembiayaan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.

“Penanganan risiko jangan menunggu sampai piutang menjadi macet. Pengawasan terhadap jaminan, kepatuhan debitur, dan indikasi penurunan kinerja harus dilakukan sejak dini agar langkah pengamanan dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.

Selain itu, LPDB Koperasi juga memberikan perhatian terhadap penguatan mekanisme pengikatan hak tanggungan, jaminan fidusia, serta personal guarantee atau penjaminan perorangan.

Penguatan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap instrumen jaminan memiliki kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan optimal bagi lembaga dalam menjalankan mandat pengelolaan dana bergulir. Substansi tersebut menjadi fokus utama FGD yang membahas mekanisme eksekusi personal guarantee, fidusia, pengikatan hak tanggungan, serta langkah mitigasi risiko terhadap kualitas piutang.

Krisdianto juga menyoroti pentingnya adaptasi LPDB Koperasi terhadap perkembangan sistem administrasi dan regulasi, termasuk implementasi pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik atau HT-el.

Ia meminta jajaran terkait memastikan proses validasi dokumen dilakukan secara cermat, mulai dari pengecekan sertifikat, keabsahan dokumen pengikatan, hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan elektronik.

Baca Juga

Sumur Minyak Masyarakat Aceh Utara Mulai Masuk Tata Kelola Resmi

Di sisi lain, potensi risiko sengketa pertanahan maupun klaim pihak ketiga juga perlu dipetakan sejak awal agar agunan yang digunakan memiliki kepastian hukum yang kuat.

“Ketelitian sejak proses awal menjadi sangat penting. Jangan sampai persoalan baru ditemukan ketika kita sudah berada pada tahap penanganan atau eksekusi,” ujarnya.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan FGD merupakan bagian dari upaya penguatan aspek hukum dan mitigasi risiko operasional di lingkungan LPDB Koperasi.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki tiga fokus utama, yaitu standardisasi dan validasi yuridis, optimalisasi mekanisme penyelamatan aset, serta peningkatan kapabilitas teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembiayaan.

FGD ini juga melibatkan berbagai satuan kerja internal LPDB Koperasi, termasuk Divisi Hukum, Satuan Pemeriksa Intern, Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian, serta unit kerja terkait lainnya.