Amran Minta 25 Merek Beras Fortifikasi Setop Produksi, Izin Terancam Dicabut

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meminta produsen menghentikan sementara atau melakukan moratorium produksi beras fortifikasi.

Permintaan tersebut disampaikan setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan produsen beras fortifikasi. Pelanggaran berkaitan dengan kualitas dan harga produk yang beredar di pasaran.

Amran mengatakan terdapat 25 merek beras fortifikasi yang diduga melakukan over klaim terhadap kandungan vitamin pada produknya. Klaim tersebut membuat beras dijual dengan harga lebih tinggi.

Ia menegaskan penindakan terhadap produsen beras fortifikasi bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pencabutan izin, moratorium produksi hingga proses hukum.

"Dimoratoriumkan cabut izinnya dulu. Kalau moratorium gimana? Berhenti kan? Terus dicabut izinnya gimana? Ada tiga proses. Cabut izinnya, moratorium, diproses hukum," tegas Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Amran Pastikan Stok Beras Tetap Aman

Baca Juga

25 Merek Beras Fortifikasi Kena Sanksi, Kandungan Gizi Tak Sesuai Label

Amran menegaskan penghentian sementara produksi beras fortifikasi yang bermasalah tidak berarti ketersediaan beras secara nasional terganggu.

Menurutnya, stok beras masih berada dalam kondisi aman. Sementara apabila terjadi kekosongan produk di sejumlah ritel, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses penindakan terhadap beras fortifikasi yang diduga melakukan pelanggaran.

Sebagai Kepala Bapanas, Amran juga telah meminta Perum Bulog meningkatkan penyaluran stok beras ke ritel.

Awalnya, Bulog direncanakan menyalurkan 110 ribu ton beras. Namun, jumlah tersebut kemudian diminta ditingkatkan menjadi 300 ribu ton untuk memastikan pasokan tetap tersedia.

"Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton. Kita sewa gudang, 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman," ujar Amran.

Ia bahkan meminta Bulog menyalurkan hingga 300 ribu ton bila diperlukan untuk menjaga ketersediaan beras di pasar.

"Sebagai kepala Bapanas memerintahkan Bulog 300 ribu bila perlu, kali tiga," sambungnya.

25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Bermasalah

Sebelumnya, Amran mengungkap adanya 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan bermasalah berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah.

Pelanggaran tersebut tidak serta-merta berarti beras tidak dapat dikonsumsi. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan yang menjadi standar untuk produk beras fortifikasi tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produk-produk tersebut sebelumnya dipasarkan dengan klaim mengandung tambahan vitamin dan mineral. Harga jualnya juga berada pada kisaran yang cukup tinggi.

Berdasarkan temuan pemerintah, harga 25 merek beras fortifikasi tersebut berada pada rentang Rp19.270 hingga Rp57.600 per kilogram.

Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, kandungan yang diklaim pada produk tersebut disebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Tidak Memenuhi Standar SNI Beras Fortifikasi

Kementerian Pertanian menemukan 25 merek tersebut tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Standar yang menjadi acuan dalam pemeriksaan tersebut meliputi SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikasi dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.

Adapun 25 merek beras fortifikasi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut adalah:

• WFO

• TKS

• IMF

• NUR

• TKL

• HOK

• BRV

• IMR

• IHJ

• IAK

• PBK

• GNB

• DTR

• TKR

• WJK

• PLK

• MKY

• IMC

• PTK

• ARP

• ARN

• SKM

• GNM

• TAR

• CMS

Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penindakan terhadap produsen yang memproduksi beras fortifikasi dengan klaim kandungan vitamin dan mineral yang tidak sesuai hasil pemeriksaan laboratorium.

Amran menegaskan langkah moratorium produksi dilakukan bersamaan dengan upaya memastikan ketersediaan beras tetap terjaga melalui tambahan pasokan dari Bulog ke ritel.