130 Spesies Baru Ditemukan, Freeport Soroti Pentingnya Data untuk Jaga Ekosistem di Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya menjaga kelestarian lingkungan di Papua dan kawasan Indonesia bagian tengah serta timur membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi antara masyarakat lokal, industri, dan pemerintah daerah dinilai penting karena pengelolaan ekosistem di wilayah tersebut menghadapi tantangan alam sekaligus keterbatasan data.

Hal itu mengemuka dalam talkshow sesi tematik bertajuk 'Preserving Papua’s Ecosystems Through Biodiversity Conservation' pada Katadata SAFE 2026 di Sequis Tower, SCBD, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Koordinator untuk Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia, Kukuh Indra Kusuma, mengatakan pengelolaan ekosistem tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Menurut dia, kolaborasi diperlukan meski suatu wilayah berada dalam lingkup kerja perusahaan.

"Kami melihat bahwa kita enggak bisa yang namanya bekerja sendiri, harus secara kolaboratif. Walaupun katakanlah itu memang wilayah kerja kami, tapi secara kenyataannya kami enggak bisa melakukan itu sendirian," ujar Kukuh Indra Kusuma, Koordinator untuk Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia, salah satu pembicara sesi tersebut.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah setempat dibutuhkan agar pengelolaan ekosistem dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

"Kami tetap harus berkolaborasi dengan masyarakat lokal, kemudian dengan pemerintah setempat, dan juga dengan pemangku kepentingan yang lain untuk bisa melakukan apa pengelolaan ekosistem yang lebih komprehensif di kami," lanjut dia.

Baca Juga

Bakal Diluncurkan Prabowo, Menteri LH: Tobat Ekologis harus Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat

Menurut Kukuh, terdapat sejumlah tantangan utama dalam menjaga ekosistem Papua. Salah satunya berkaitan dengan kondisi alam yang memiliki karakter sangat beragam.

Wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika, Papua, berada di kawasan yang berdekatan dengan Taman Nasional Lorentz. Area tersebut memiliki 14 tipe ekosistem dengan bentang ketinggian mulai dari 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) hingga 4.200 mdpl.

Kondisi geografis tersebut membuat pengelolaan lingkungan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

"Jadi Timika itu cukup unik. Dia 50 km datar, kemudian sangat terjal. Jadi secara topografis, secara natural tantangannya sangat kompleks," ungkap dia.

Tantangan berikutnya adalah ketersediaan data yang menjadi dasar dalam menjaga dan memulihkan ekosistem. Salah satu penerapannya terlihat dalam kegiatan penanaman kembali pohon pada area yang mengalami kerusakan.

Data mengenai jenis tumbuhan yang sesuai diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara tepat. Dengan informasi tersebut, benih yang cocok dapat diperoleh dan ditanam kembali di kawasan yang membutuhkan rehabilitasi.

Freeport Indonesia telah melakukan kajian ekosistem dalam skala besar sejak 1997. Perusahaan juga mengumpulkan berbagai informasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai ekosistem di wilayah kerjanya.

Hasil pengumpulan dan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam 10 buku panduan lapangan yang membahas beragam spesies. Beberapa di antaranya mencakup burung, kupu-kupu, kepiting, dan mangrove.

Dari pembaruan data yang dimiliki, tercatat 130 spesies baru di wilayah kerja Freeport. Namun, Kukuh mengatakan masih terdapat sejumlah spesimen yang hingga kini belum dapat dideskripsikan secara pasti berdasarkan jenis spesiesnya.

"Kami juga melihat ini adalah sebuah opportunity untuk kami untuk berkontribusi luas terhadap data terutama seperti tadi yang kami sampaikan. Karena availability data itu adalah sangat hal yang sangat krusial ketika kita menyatakan pengelolaan ekosistem," urainya.

Selain kondisi alam dan ketersediaan data, faktor manusia turut menjadi tantangan dalam pengelolaan ekosistem. Kukuh menyebut aktivitas pembalakan liar yang dilakukan pihak di luar perusahaan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi.

Freeport menyebut pihak yang masuk ke wilayah perusahaan tersebut sebagai masyarakat non-karyawan. Di sisi lain, aspek keamanan di Papua juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ekosistem.

Pelibatan Masyarakat Adat

Ketua Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, dalam sesi yang sama menilai keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem di sekitar kawasan industri memiliki peran penting.

Salah satu alasannya adalah masyarakat lokal dan masyarakat adat memiliki pengetahuan mengenai lingkungan yang diwariskan dan berkembang dalam waktu panjang. Pengetahuan tersebut dapat menjadi rujukan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem, termasuk ketika dilakukan pemulihan kawasan yang terdampak pembangunan.

"Ketika ada industri yang terbangun di sana, yang dibuka adalah tempat tinggalnya [hewan dan tumbuhan lokal], habitatnya. Rumahnya pelan-pelang hilang. Bagaimana memastikan [industri] itu berkelanjutan ketika rumahnya saja tidak bisa kita jaga? Yang bisa menjawab itu indigenous knowledge yang jauh lebih mengetahui tentang cara tumbuhan itu, cara hewan tersebut hidup dan berkembang biak," papar dia.

Menurut Aie, keterlibatan masyarakat juga berkaitan dengan kesenjangan pendidikan, terutama di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.

Ia mencontohkan pendampingan terhadap masyarakat lokal di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, konsentrasi pendidikan dan pembangunan yang selama ini lebih banyak berada di Jawa turut membuat sebagian masyarakat menghadapi tantangan dalam memahami konsep biodiversitas modern dan keberlanjutan.

"Karena kita berhadapan manusia belum siap secara AI, misalnya. Bahkan masyarakat di sana mau pake aplikasi saja harus kita dampingi. Ini masuk tiba-tiba tentang sustainability," cetus Aie.

Selain Kukuh dan Aie, diskusi tersebut turut menghadirkan Rahman Adi Pradana dari Policy and Partnership Konservasi Indonesia.

Katadata SAFE 2026 merupakan forum tahunan yang digelar sejak 2020. Forum ini menjadi ruang pertemuan bagi pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan serta peluang dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Memasuki penyelenggaraan tahun ketujuh, Katadata SAFE 2026 mengangkat tema ‘The Green Changer’. Kegiatan berlangsung pada 16–17 September 2026 di Sudirman Hall, Sequis Tower, SCBD, Jakarta.

Rangkaian kegiatan SAFE 2026 mencakup forum diskusi, lokakarya, pameran interaktif, serta kolaborasi lintas sektor. Agenda tersebut diarahkan untuk mempertemukan gagasan dan mendorong aksi dalam memperkuat ekonomi Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (rpi)