Prabowo Usulkan Biaya Haji 2027 Dibagi 52:48, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat sebesar 52:48 dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

Usulan tersebut disampaikan agar biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jamaah tidak terlalu memberatkan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan usulan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima laporan perkembangan pembahasan BPIH 2027 di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (28/9/2026).

"Presiden menyarankan sekitar 52:48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah," kata Irfan setelah bertemu Presiden Prabowo.

Pemerintah Bahas Ulang Komposisi Biaya Haji

Irfan menjelaskan Kementerian Haji dan Umrah telah menyampaikan kepada Presiden hasil perhitungan BPIH 2027 bersama Komisi VIII DPR RI.

Baca Juga

Prabowo Minta RS Tak Bedakan Pasien BPJS, Dana Rp20 Triliun Dicairkan Tahun Ini

Menurutnya, terdapat sejumlah komponen biaya yang perlu disesuaikan karena adanya perubahan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak terhadap kondisi ekonomi.

"Memang, ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jamaah," ujar Irfan.

Atas arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah akan mencari formulasi yang tepat dalam menentukan komponen biaya haji 2027.

Salah satu yang akan dibahas adalah komposisi antara Bipih yang dibayarkan langsung oleh jamaah dan nilai manfaat yang berasal dari pengelolaan dana haji.

Komposisi Bipih dan Nilai Manfaat 52:48

Dalam usulan Presiden Prabowo, komposisi pembiayaan BPIH 2027 diarahkan berada di angka 52:48.

Komposisi tersebut terdiri dari Bipih yang dibayarkan jamaah dan nilai manfaat dana haji. Pemerintah dan DPR masih akan membahas formulasi tersebut sebelum ditetapkan sebagai bagian dari biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Irfan mengatakan penyesuaian diperlukan karena terdapat sejumlah komponen biaya yang berubah.

Namun, arahan utama Presiden adalah agar perubahan biaya tersebut tidak berujung pada beban yang terlalu berat bagi jamaah.

Prabowo Minta Ekosistem Haji Dibersihkan

Selain membahas biaya haji 2027, pertemuan tersebut juga membahas tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah.

Irfan mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi upaya Kementerian Haji dan Umrah dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah.

Presiden juga meminta kementerian tersebut membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik kartel maupun kecurangan yang berpotensi merugikan jamaah.

"Sapu ajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," kata Irfan menirukan instruksi Presiden.

Menurut Irfan, Presiden memberikan apresiasi terhadap langkah kementeriannya dalam menangani berbagai pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Pertemuan Berlangsung Dua Jam

Irfan mengatakan Presiden mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah," katanya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan perkembangan pembahasan BPIH 2027.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga melaporkan perkembangan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Menteri Haji dan Umrah serta Wakil Menteri Haji dan Umrah tersebut berlangsung sekitar dua jam.