DPR Soroti Bunga Spesial Bank, Kredit UMKM Disebut Sulit Tumbuh

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi XI DPR menyoroti praktik special rate atau pemberian bunga khusus yang masih dilakukan sejumlah perbankan. Praktik tersebut dinilai membuat biaya pendanaan (funding) bank menjadi mahal sehingga tingkat bunga kredit (lending rate) sulit turun.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Muhammad Kholid mengatakan persoalan tersebut kerap ditemukan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Menurut Kholid, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang terdampak ketika bunga kredit perbankan masih tinggi.

"Satu temuan yang sering saya temukan ketika kunjungan kerja ke berbagai daerah, masalahnya bukan hanya kredit UMKM turun, tapi ada masalah funding yang mahal. Kenapa? Karena bank-bank berebut dana mahal, karena masih ada praktek special rate dari institusi-institusi atau deposan yang belum ditertibkan," kata Kholid dalam rapat kerja Komisi XI bersama jajaran Bank Indonesia (BI), Senin (28/9/2026).

Special Rate Dinilai Bikin Bunga Kredit Sulit Turun

Kholid menjelaskan, praktik special rate membuat bank harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mendapatkan dana dari deposan institusi.

Baca Juga

BRI Dorong Pertumbuhan UMKM Indonesia, Salurkan Kredit Rp1.250 Triliun

Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap kemampuan perbankan dalam menurunkan bunga kredit. Ketika biaya funding masih mahal, bank dinilai akan kesulitan menurunkan lending rate kepada nasabah.

"Bisa jadi itu problemnya di funding yang mahal, karena praktik deposan dari institusi yang meminta special rate dengan jumlah yang besar, sehingga lending rate-nya menjadi susah diturunkan," ujar Kholid.

Menurut dia, kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat penyaluran kredit belum berjalan maksimal. Tingkat bunga kredit yang masih tinggi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan agar kebijakan moneter dapat lebih terasa manfaatnya bagi pelaku usaha.

DPR Pertanyakan Transmisi Kebijakan ke UMKM

Kholid juga mempertanyakan bagaimana kebijakan yang diambil oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dapat ditransmisikan hingga dirasakan oleh pelaku UMKM.

Ia meminta persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan, terutama agar kebijakan moneter yang ditempuh dapat memberikan dampak terhadap pembiayaan sektor usaha.