DPR Soroti Bunga Spesial Bank, Kredit UMKM Disebut Sulit Tumbuh

"Ini nanti KSSK bisa dibahas, bagaimana transmisi kebijakan moneter itu juga akan bisa dirasakan oleh UMKM," terang Kholid.

Menurutnya, persoalan biaya pendanaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika pemerintah dan otoritas keuangan ingin mendorong pertumbuhan kredit UMKM.

Kredit UMKM Tumbuh 1,62 Persen

Sorotan serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem Thoriq Majiddanor atau Jiddan.

Jiddan menilai masyarakat belum sepenuhnya menikmati kondisi likuiditas perbankan yang disebut cukup, karena bunga kredit masih sulit turun.

"BI mengatakan likuiditas perbankan cukup, tetapi pada saat yang sama mengakui likuiditasnya tersegmentasi, di mana kredit tumbuh 13,62%. Jangan sampai Rp 123 triliun berhasil memperdalam pasar ruang, tetapi masyarakat tetap menghadapi lending rate yang sulit turun," kata Jiddan.

Baca Juga

Hadapi Dinamika Global, Pemerintah Didorong Perkuat Fiskal dan Transformasi Ekonomi

Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena pertumbuhan kredit tidak terjadi secara merata pada seluruh segmen.

Menurut Jiddan, perbankan masih menghadapi persaingan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Kondisi tersebut dinilai ikut berdampak terhadap pertumbuhan kredit UMKM yang masih relatif rendah dibandingkan kredit korporasi.

"Lending rate yang sulit turun karena bank tertentu masih berebut funding, sehingga kredit UMKM hanya tumbuh 1,62%, sementara kredit korporasi tumbuh 22,10%," terang Jiddan.

DPR Soroti Kesenjangan Pertumbuhan Kredit

Data pertumbuhan kredit yang disampaikan Jiddan menunjukkan adanya perbedaan antara penyaluran kredit UMKM dan korporasi.

Kredit UMKM disebut hanya tumbuh 1,62 persen, sedangkan kredit korporasi tumbuh 22,10 persen. Menurut Jiddan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya melihat kembali persoalan funding dan lending rate dalam upaya mendorong pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Persoalan special rate pun menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia. DPR menilai biaya pendanaan yang masih tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang membuat bunga kredit sulit turun dan pada akhirnya memengaruhi penyaluran kredit, khususnya kepada sektor UMKM.