Kebutuhan Listrik 2030 Tembus 800 TWh, Airlangga Dorong RUPTL Segera Direvisi

Jaringan Listrik 47.758 Kilometer Disiapkan

Pengembangan pembangkit juga perlu diikuti dengan pembangunan jaringan listrik. Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan jaringan listrik sepanjang 47.758 kilometer.

Pengembangan jaringan tersebut juga mencakup penerapan smart grid. Infrastruktur jaringan dinilai penting untuk mendukung peningkatan pasokan listrik sekaligus proses transisi energi.

Menurut Airlangga, ketersediaan energi yang mencukupi dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu faktor penting bagi pengembangan industri digital di Indonesia.

Sektor yang membutuhkan dukungan pasokan listrik antara lain pusat data atau data center dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Listrik Jadi Penopang Industri Digital dan Hilirisasi

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Kebutuhan energi yang meningkat juga tidak terlepas dari agenda pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi dan digitalisasi.

Airlangga mengatakan pengembangan industri digital membutuhkan dukungan energi yang memadai. Ketersediaan listrik yang cukup dan terjangkau menjadi bagian dari infrastruktur yang diperlukan untuk menopang pertumbuhan sektor tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan penguatan kerja sama ekonomi digital di kawasan ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Airlangga menyebut penandatanganan DEFA direncanakan berlangsung di Manila pada November mendatang.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Nilai permintaan sektor ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun.

Jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs Rp18.024 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp18,024 kuadriliun untuk US$1 triliun dan Rp36,048 kuadriliun untuk US$2 triliun.

“Kalau digital economic ini bisa ditandatangani maka demand daripada sektor digital di ASEAN itu akan meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun,” ujar Airlangga.

Dengan proyeksi kebutuhan energi yang mencapai 700-800 TWh pada 2030, pemerintah kini menilai penyesuaian RUPTL menjadi bagian penting untuk memastikan penyediaan listrik dapat mengikuti perkembangan industri, digitalisasi, hilirisasi, dan agenda transisi energi.