MK Tegaskan Gula, Garam, dan Lemak di Label Pangan Kemasan Harus Jelas

Dalam pertimbangannya, MK menilai persoalan muncul ketika kewajiban memberikan informasi yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen tidak disertai standar atau parameter yang baku dan fungsional.

Mahkamah menilai kondisi tersebut dapat membuat informasi pada kemasan tidak memberikan kepastian yang cukup bagi konsumen.

Padahal, Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen merupakan kewajiban fundamental bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa secara benar, jelas, dan jujur.

Kewajiban tersebut merupakan beban hukum yang diberikan negara kepada pelaku usaha untuk memastikan kepentingan konsumen tidak dirugikan.

Dalam perkara yang diuji, hal tersebut berkaitan dengan perlindungan kesehatan konsumen ketika mengonsumsi makanan atau minuman berpemanis dalam kemasan.

MK kemudian menilai tidak adanya parameter yang baku untuk menentukan informasi yang jelas dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum.

Baca Juga

Pakar Hukum Jelaskan Mekanisme Pengganti Gibran yang Mundur dari Wapres

"Kepastian hukum menuntut agar setiap kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelakan tanggung jawab (legal loophole) melalui teknis pengemasan yang menyesatkan," ucap Mahkamah.

Permohonan Dikabulkan Sebagian

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan dalil para pemohon terkait norma Pasal 148 UU Kesehatan memiliki dasar.

Namun, pemaknaan yang diberikan Mahkamah tidak sepenuhnya sama dengan yang dimohonkan para pemohon. Karena itu, permohonan dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

MK juga menyatakan norma Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 148 UU Kesehatan tidak memberikan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sesuai dengan dalil yang diajukan para pemohon.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

"Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian pertimbangan Mahkamah.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan dengan menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Dengan putusan tersebut, MK menegaskan pentingnya kejelasan informasi pada kemasan pangan, khususnya mengenai kandungan gula, garam, dan lemak. Informasi tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan peran pemerintah dalam menetapkan pengaturan dan melakukan pengawasan agar informasi dapat dipahami konsumen.