UMKM Juga Punya Peluang Pasok Kebutuhan Pemerintah, LKPP Perkenalkan Peluangnya
- Antara
tvOnenews.com - Anggaran belanja pemerintah bukan hanya berkaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan program nasional. Di balik pengadaan barang dan jasa, terdapat pasar yang berpotensi dimanfaatkan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperluas bisnisnya.
Peluang tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Business Matching 2026 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta pada 14–15 Oktober 2026.
Forum ini mempertemukan kementerian/lembaga (K/L) dengan pelaku usaha agar kebutuhan pemerintah dapat disesuaikan dengan kemampuan penyedia barang dan jasa.
Besarnya pasar yang tersedia menjadi alasan peluang ini menarik untuk dicermati. LKPP memperkirakan nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp929,4 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBN.
Meski demikian, besarnya anggaran tersebut tidak otomatis menjadi pendapatan bagi setiap pelaku usaha. Penyedia tetap perlu memahami kebutuhan instansi, menyiapkan produk sesuai spesifikasi, serta memenuhi persyaratan dan tenggat pengadaan.
LKPP Pertemukan 16 Kementerian dan Lembaga dengan Pelaku Usaha
Dikutip dari ANTARA, LKPP mempertemukan 16 kementerian/lembaga pengampu program prioritas pemerintah dengan pelaku usaha melalui Business Matching 2026. Tujuannya adalah menyelaraskan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan kapasitas penyedia sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terencana.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai pengadaan yang tepat sasaran diperlukan untuk mendukung percepatan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Dengan nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun atau setara dengan 30 persen dari total APBN, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah pembangunan nasional,” kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut Sarah, keputusan pengadaan tidak hanya menentukan barang atau jasa yang dibeli pemerintah. Kebijakan tersebut turut memengaruhi peluang usaha, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industri nasional.
Karena itu, penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengadaan. Barang dan jasa yang dibutuhkan harus tersedia dengan mutu, waktu, dan biaya yang sesuai, sekaligus memberikan manfaat ekonomi.
Load more