DPR Angkat Empat Isu Utama dalam Pertemuan Parlemen Negara G20

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengangkat empat isu utama dalam Forum Ketua Parlemen Negara G20 atau P20, untuk menegaskan peran parlemen dalam mengatasi persoalan global. “Kami angkat empat isu dalam P20 sebagai bentuk kontribusi parlemen untuk dunia yang lebih aman dan sejahtera,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR, Fadli Zon, saat membuka Diskusi Pendahuluan P20: Menuju Pertemuan ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20, secara daring di Jakarta, Rabu 15 Juni 2022.

Empat isu yang diangkat DPR dalam forum P20 alaha: Pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau; Kedua, ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi. Ketiga, parlemen efektif dan demokrasi dinamis; dan keempat, kesetaraan jender, dan pemberdayaan perempuan. “Kita perlu siap menghadapi krisis pangan dan kelaparan, karena ini terkait dengan perubahan iklim, pengangguran yang meningkat, ketidaksetaraan, dan krisis lingkungan,” kata Fadli.

Sejak Indonesia dipilih menjadi tuan rumah G20 pada 31 Oktober 2021, menurut Fadli, tantangan yang dihadapi adalah apakah Indonesia mampu mengoptimalkan posisi itu untuk dunia yang lebih baik di tengah kondisi pemulihan pasca-pandemi Covid-19 dan krisis perang Rusia-Ukraina. Sebab, berbagai krisis di dunia tak bisa diatasi kalau keamanan global tidak kondusif. Sementara, perang Rusia-Ukraina berdampak pada meningkatnya harga komoditas, ancaman krisis pangan, pasar saham terguncang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan lapangan kerja terbatas. “G20 harus beradaptasi dengan cepat dan tepat serta perlu terobosan akomodatif merespon tantangan global," ujarnya.

Fadli menilai, seluruh elemen bangsa Indonesia seperti pemerintah, parlemen, media massa, dunia bisnis, dan masyarakat haru memiliki kesadaran mendalam terkait kepemimpinan Indonesia dalam G20. Karena itu, G20 adalah momentum berharga bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar, karena memiliki modalitas seperti populasi terbesar keempat, demokrasi yang tumbuh, partisipasi demokrasi terbesar ketiga, dan kepemimpinan di ASEAN. 

Kepemimpinan Indonesia di G20 bukan hanya menunjukkan kapasitas kita di global, namun refleksi luhur konstitusi negara yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Kata Fadli, DPR adalah tandem utama pemerintah dalam kepemimpinan di G20, dan BKSAP DPR merupakan “motor” dalam diplomasi parlemen, sehingga menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam menyukseskan G20. (HW/ree)