Janji CEO Freeport Mc-MoRan: Bakal Bangun Industri di Papua Setelah Smelter Gresik Rampung

Jakarta - Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, memastikan pihaknya akan membangun industri pengolahan di Papua setelah pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, rampung pada 2024.

"Di masa mendatang, kami juga akan membidik pembangunan fasilitas pengolahan di Papua. Tapi saat ini pemerintah sudah memperingatkan kami untuk gerak cepat," katanya dalam Orasi Ilmiah: Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal yang digelar di Universitas Cenderawasih, Papua, Kamis.

Richard mengakui awalnya Freeport berjanji akan menyelesaikan pembangunan smelter pada 2023. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 dan perubahan rantai suplai yang terjadi di dunia, mau tidak mau target tersebut harus molor.

"Kita sudah 40 persen komplit, kita akan rampung 2024. Di masa depan, akan ada peluang kami untuk membangun fasilitas industri, fasilitas kelistrikan untuk mendukung pengembangan industri di Papua. Kami berkomitmen untuk melakukan itu," imbuhnya.

Berdasarkan bahan paparan Richard, smelter baru Freeport di JIIPE Gresik, Jawa Timur, itu akan menjadi smelter single-line terbesar di dunia dengan kapasitas produksi pengolahan tembaga hingga 1,7 juta ton konsentrat per tahun.

Freeport juga akan menambah kapasitas smelter tembaga pertamanya yakni PT Smelting yang juga berada di Gresik dari produksi 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Selain itu juga akan ada fasilitas pemurnian logam mulia sebesar 6.000 ton per tahun.

Baca Juga

Lomba Gebuk Bantal di Atas Lumpur, Warga Gresik Jatuh Bangun Meriahkan HUT RI

Dengan investasi sebesar 3 miliar dolar AS, hingga akhir Juli 2022 tercatat progres pembangunan fisik telah mencapai 39,9 persen dengan total serapan biaya sekitar 1,2 miliar dolar AS. Ada pun pekerjaan concrete sudah hampir mencapai 10 persen dengan penyerapan 98 persen tenaga kerja Indonesia.

Freeport menargetkan kemajuan pembangunan fisik pada akhir 2022 mencapai 50 persen dengan serapan biaya sekitar 1,5 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya hilirisasi bagi terbukanya lapangan pekerjaan di daerah, termasuk Papua. Namun syaratnya, harus ada kolaborasi dengan pengusaha dan UMKM di daerah tersebut.

"Hilirisasi yang menjadikan anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," kata Bahlil.