Pemerintah Alokasikan Rp10 Triliun untuk Pengembangan Energi Bersih dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Jakarta – Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah memberikan dampak pada peningkatan suhu global yang berpengaruh pada perubahan iklim. Di sektor energi, salah satu upaya mitigasi dan adaptasi dilakukan oleh Pemerintah dengan kebijakan pengembangan energi bersih (green energy). 

Oleh karena itu, untuk mendukung program tersebut, Pemerintah telah menyediakan alokasi investasi dalam postur APBN, antara lain dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pooling Fund Bencana (PFB).

“Sebagai bentuk komitmen atas investasi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN dengan 3 penerima investasi Pemerintah, yaitu PT PLN (Persero), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menandatangani Letter of Commitment (LoC),” tulis keterangan resmi yang diterima tvOnenews di Jakarta pada Jumat (16/12/2022).

Penandatanganan ini juga turut disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta jajaran seluruh Direksi SMV Kemenkeu. 

“Hari ini penandatanganan dari 3 CEO ini adalah semacam komitmen profesional dari CEO yang mendapatkan PMN. Jadi 3 (untuk BPDLH) plus 5 (untuk PLN) plus 2 (untuk SMF) itu berarti Rp10 triliun,” ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan.

Sri Mulyani mengatakan bahwa angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. 

“Jadi, tadi masing-masing CEO menandatangani semacam komitmen performance, yang akan diraih dari PMN yang sudah atau sedang akan dicairkan dari APBN kita untuk Tahun 2022 ini. Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa hasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” katanya. 

Pemerintah memberikan PMN sebesar Rp5 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usahanya, dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 

“Sebesar Rp2.444 miliar digunakan untuk membiayai proyek distribusi termasuk Pembangkit EBT Listrik Desa (Lisdes) Penunjang Program Lisdes,” katanya.

Tidak hanya rasio elektrifikasi yang akan meningkat dari investasi ini, namun juga berkontribusi pada peningkatan bauran energi baru terbarukan yang bermuara pada pengurangan emisi yang ditimbulkan dari pembangkitpembangkit tenaga fosil. 

“PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2 triliun untuk mendukung program satu juta rumah,” tambah keterangan itu. 

Alokasi investasi pada PT SMF (Persero) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Perseroan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang kepada penyalur KPR Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).  

“Dengan adanya perumahan yang layak juga akan menghasilkan lingkungan yang lebih layak karena tertata dengan lebih baik. Selain pemberian PMN, upaya mengelola lingkungan hidup adalah dengan pembentukan PFB atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB),” harapnya.

Untuk mengelola DBPB, Menteri Keuangan telah menugaskan BPDLH atau Indonesia Environment Fund (IEF), dengan alokasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp3 triliun. 

“Penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup oleh BPDLH, diantaranya digunakan untuk pengendalian perubahan iklim, pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan gambut dan lain-lain,” tegasnya. (put)