Menkeu Sri Mulyani Bantah soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis Buat Rapat

Jakarta - Secara lantang Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati membantah kabar anggaran sebesar Rp500 triliun yang diproyeksikan untuk mengentaskan kemiskinan justru habis digunakan untuk rapat dan studi banding.

Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran pengentasan kemiskinan sudah disusun untuk berbagai program. Sehingga pernyataan anggaran habis dipakai untuk rapat dan studi banding sangat keliru.

"Kalau anggaran bansos (bantuan sosial) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," jelas dia, saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Dia mengungkapkan beberapa jenis bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Antara lain dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), yakni program tahunan yang menyasar kurang lebih 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu juga ada bantuan kartu sembako yang diberikan secara langsung kepada warga, sehingga Sri Mulyani dapat memastikan bahwa anggaran kemiskinan yang digelontorkan telah tepat sasaran.

"Itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number. Sembako juga sama itu. Hal ini juga dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial yang tadi membuat pahlawan ekonomi Nusantara, pemberian makanan, dukungan untuk lansia yang kurang mampu, itu semua adalah langsung dilakukan," pungkasnya.

Baca Juga

Data Coretax Diklaim Bocor, DJP Buka Suara dan Ungkap Kejanggalan

Sementara diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan adanya pemborosan anggaran kemiskinan yang habis untuk rapat di hotel. 

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL). Tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, kementerian atau lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," ungkap Anas pada Jumat (27/1/2023), dikutip dari tayangan Youtube Kementerian PAN-RB. 

Berdasarkan temuannya, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan itu malah banyak teralokasikan untuk rapat atau kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. 

"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden. Banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tegasnya.

Dengan nilai anggaran fantastis hampir Rp500 triliun, faktanya hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6 persen. (ags/ebs)