News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

'Emoh' Mundur dari Jabatan, Memangnya Berapa Gaji Sudewo Sebagai Bupati Pati? Terungkap Ternyata Setahun Kantongi Duit Sebesar...

Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memadati area depan Kantor Bupati pada Rabu (13/8/2025). Massa menuntut Bupati Sudewo mencabut kebijakan kenaikan PBB
Rabu, 13 Agustus 2025 - 20:52 WIB
'Emoh' Mundur dari Jabatan, Memangnya Berapa Gaji Sudewo Sebagai Bupati Pati? Terungkap Ternyata Setahun Kantongi Duit Sebesar...
Sumber :
  • Tangkapan layar - tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Jakarta, tvOnenews.com – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memadati area depan Kantor Bupati pada Rabu (13/8/2025). Massa menuntut Bupati Sudewo mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta segera turun dari jabatannya.

Aksi yang awalnya berlangsung damai memanas setelah terjadi kericuhan. Sebuah mobil polisi dibakar, bahkan sandal dilempar ke arah Sudewo.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemicu ketegangan ini adalah pernyataan Bupati Pati Sudewo yang menantang warganya terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8).
Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8).
Sumber :
  • Tangkapan Layar

 

"Meskipun 50 ribu orang turun ke jalan menentangnya, saya tidak akan menarik kembali kebijakan itu," tegas Sudewo.

Kebijakan tersebut kini memang sudah dibatalkan. Namun, gelombang desakan agar Sudewo mundur justru semakin kencang.

Pantauan tvOnenews.com di lokasi, Sudewo belum menunjukkan tanda-tanda untuk melepas jabatan.

"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akan berbuat yang lebih baik lagi," katanya.

Gaji dan Tunjangan Bupati

Secara nominal, gaji pokok Sudewo sebagai Bupati Pati tak jauh berbeda dengan pegawai pada umumnya di wilayah tersebut.

Besarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengacu aturan itu, Sudewo menerima gaji pokok sekitar Rp2,1 juta per bulan, sedangkan wakil bupatinya Rp1,8 juta per bulan. Dalam setahun, gaji pokok Sudewo mencapai Rp25,2 juta.

Namun, tunjangan yang diterimanya jauh lebih besar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, Sudewo berhak atas tunjangan jabatan sekitar Rp3,78 juta per bulan, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, serta tunjangan ketenagakerjaan seperti PNS lainnya.

Ia juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Fasilitas lain yang melekat pada jabatan bupati mencakup rumah dinas, kendaraan dinas, serta biaya operasional yang nilainya disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk Pati, jumlahnya berkisar dari Rp125 juta hingga lebih dari Rp600 juta per tahun.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 11 April 2025, Sudewo memiliki total kekayaan sebesar Rp31,51 miliar. Kekayaannya terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, aset bergerak, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Detik-detik Mecekam saat Bupati Pati Temui Demonstran, Kepala Sudewo Dihujani Botol hingga...
Detik-detik Mecekam saat Bupati Pati Temui Demonstran, Kepala Sudewo Dihujani Botol hingga...
Sumber :
  • istimewa

 

Rincian Harta Kekayaan Sudewo

Tanah dan Bangunan: Total Rp17,03 miliar, tersebar di Surakarta, Yogyakarta, Depok, Bogor, Pacitan, dan Tuban. Termasuk properti di Bogor senilai Rp3,6 miliar dan bangunan di Depok Rp1,5 miliar.

Kendaraan: Nilai total Rp6,33 miliar, meliputi:

BMW X5 2023 (Rp1,9 miliar)

Toyota Alphard 2024 (Rp1,7 miliar)

Toyota Land Cruiser 2019 (Rp1,9 miliar)

Mitsubishi Pajero Sport 2019 (Rp287 juta)

Toyota Harrier 2014 (Rp400 juta)

Toyota Innova 2013 (Rp120 juta)

Harta bergerak lainnya: Rp795 juta

Surat berharga: Rp5,39 miliar

Kas dan setara kas: Rp1,96 miliar

Bupati Pati, Sudewo (kiri).
Bupati Pati, Sudewo (kiri).
Sumber :
  • Antara

 

DPRD Bentuk Pansus Hak Angket

Merespons gejolak publik, DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan bahwa syarat formal usulan hak angket telah terpenuhi.

“Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita sepakati penjadwalan dan usulan angket,” ujarnya.

Ali menambahkan, seluruh proses akan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hak angket ini akan memfokuskan penyelidikan pada kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang sempat memicu protes besar-besaran, meski akhirnya dibatalkan.

Kekecewaan warga yang meluas kini bergeser menjadi tuntutan pemakzulan Bupati Pati tersebut.

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten, Sarja Sugendrin, meninggal dunia pada usia 71 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, dari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Selama dua pekan, Mees Hilgers bergabung dengan 22 pemain lainnya untuk menjalani pemusatan latihan bersama John Herdman tanpa adanya pertandingan uji coba internasional. 
Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Sebelumnya, polisi mengamankan 157 orang selama jalannya aksi demo di Malioboro yang berujung ricuh. Polisi melakukan pemeriksaan ketat, termasuk tes urine.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT