Deretan Kasus Korupsi Kelas Kakap yang Pernah Dibongkar KPK Saat Antasari Azhar Menjabat Ketua!

tvOnenews.com - Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2009, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 8 November 2025.

Kabar duka ini telah dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukumnya, Boyamin Saiman.

Menurut Boyamin, prosesi persemayaman almarhum dilanjutkan dengan salat jenazah yang digelar di Masjid Asy Syarif setelah waktu salat Asar.

Semasa hidupnya, Antasari dikenal sebagai sosok tegas dan berani.

Di bawah kepemimpinannya, KPK pernah mencatatkan sejumlah pencapaian besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Banyak kasus kelas kakap berhasil diungkap, bahkan melibatkan pejabat tinggi, aparat penegak hukum, hingga pengusaha besar.

Periode kepemimpinannya di antara tahun 2007-2008 menjadi salah satu masa paling aktif dalam sejarah operasi tangkap tangan KPK.

Sumber :

• ANTARA

Berikut deretan kasus korupsi besar yang pernah dibongkar KPK saat Antasari Azhar menjabat sebagai Ketua.

1. Kasus Korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

Kasus BLBI menjadi salah satu fokus besar KPK di masa awal kepemimpinan Antasari Azhar.

Meskipun kasus ini mulai diselidiki sebelum ia menjabat, pada periode 2007-2008, penyelidikannya kembali dipercepat.

KPK menelusuri penyelewengan dana bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada sejumlah bank swasta selama krisis 1998.

Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.

Salah satu nama penting yang sempat diperiksa adalah Syafruddin Arsyad Temenggung, pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kasus ini memperlihatkan bagaimana KPK berani menyentuh lingkaran elite keuangan nasional yang sebelumnya sulit dijangkau penegak hukum.

2. Kasus Suap Jaksa Urip Tri Gunawan

Kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan menjadi momen paling menghebohkan di masa Antasari Azhar.

Pada 2008, tim KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Urip Tri Gunawan, jaksa dari Kejaksaan Agung, yang menerima suap sebesar US$660.000 (sekitar Rp 6 miliar) dari Artalyta Suryani (Ayin).

Ayin merupakan pengusaha yang dikenal dekat dengan tersangka kasus BLBI, Sjamsul Nursalim.

Kasus ini mencoreng wajah lembaga kejaksaan dan menjadi bukti bahwa praktik suap bisa menjangkiti lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, keberhasilan OTT ini menegaskan reputasi KPK sebagai lembaga yang berani menangani korupsi lintas lembaga tanpa pandang bulu.

3. Kasus Suap di Mahkamah Agung - Jaringan Urip dan Artalyta

Masih berkaitan dengan kasus Urip Tri Gunawan, KPK menemukan jaringan suap yang lebih luas, melibatkan beberapa pejabat hukum dan pengusaha.

Dalam proses penyidikan, ditemukan aliran dana dari Artalyta kepada sejumlah pihak untuk mengamankan perkara di Mahkamah Agung.

Terungkapnya jaringan ini membuka mata publik terhadap praktik mafia peradilan, yang selama ini menjadi rahasia umum di kalangan penegak hukum.

Langkah KPK di bawah Antasari dinilai menjadi titik awal reformasi besar dalam sistem hukum, meskipun banyak pihak yang kala itu mencoba menghalangi jalannya penyidikan.

4. Kasus Korupsi di Departemen Agama (Kasus Dirjen Haji)

Pada tahun 2008, KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi di Departemen Agama, terutama di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Penyelidikan ini menyoroti pengelolaan dana haji serta proyek-proyek pengadaan barang yang diduga tidak transparan.

Beberapa pejabat diperiksa karena adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana jamaah haji.

Meski belum semua tersangka dijatuhi hukuman pada masa itu, penyidikan ini menjadi pondasi awal pengungkapan kasus korupsi dana haji yang berkembang di tahun-tahun berikutnya.

5. Penangkapan Al Amin Nur Nasution

Selain menangani kasus di tingkat pusat, KPK di bawah Antasari juga berani menindak pejabat legislatif.

Salah satunya adalah penangkapan Al Amin Nur Nasution, anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Al Amin tertangkap tangan menerima suap terkait persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan.

Penangkapan ini dilakukan dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan langsung oleh tim KPK.

Kasus ini membuktikan bahwa lembaga anti-rasuah tersebut berani menyentuh pejabat politik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi dan pihak swasta. (adk)