Dedi Mulyadi Blak-blakan soal WFH ASN, Tegaskan Dampaknya bagi Jawa Barat

tvOnenews.com - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diberlakukan secara nasional mulai 1 April 2026. 

Skema ini diterapkan khususnya setiap hari Jumat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi anggaran serta menghemat penggunaan energi. 

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan untuk melihat efektivitasnya di lapangan.

Namun bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebijakan ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru menyebut bahwa konsep WFH telah lebih dulu diterapkan di wilayahnya, bahkan sebelum ada penguatan resmi dari pemerintah pusat.

Sumber :

• Taufik Hidayat/tvOnenews.com

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan 3 Skema Ampuh Pastikan Gaji PPPK Aman dan Bebas PHK

Dalam keterangannya di Cirebon pada Kamis (2/3/2026), Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kebijakan nasional tersebut. 

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan apa yang selama ini sudah dijalankan oleh Pemprov Jabar.

“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara News.

Sudah Jadi Budaya Kerja Sejak Lama

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. 

Ia mencontohkan berbagai kebiasaan yang telah didorong sejak lama, termasuk gaya hidup yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sumber :

• YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL

“Kita dari dulu udah mengajak anak-anak ke sekolah jalan kaki. Kemudian tidak bawa kendaraan bermotor,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada efisiensi kerja, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan secara lebih luas.

Tekan Biaya Produksi Pemerintah

Salah satu dampak utama dari kebijakan WFH, menurut Dedi, adalah penurunan biaya operasional pemerintah. 

Dengan berkurangnya aktivitas di kantor, berbagai pengeluaran seperti listrik, air, hingga kebutuhan operasional lainnya dapat ditekan secara signifikan.