Dedi Mulyadi Hapus Pungli di Jembatan Cirahong, Kades Minta Nasib 'Relawan' Diperhatikan
- Instagram @sundalandmedia dan @dedimulyadi17
tvOnenews.com - Setelah Gubernur Dedi Mulyadi menghapuskan praktik pungutan liar (pungli) di Jembatan Cirahong, Ciamis, Kepala Desa setempat menyampaikan keberatannya.
Kades Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Dian Cahyadinata SH, menunjukan ketidaksetujuan kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ia kecewa lantaran kunjungan Gubernur yang akrab disapa KDM itu minim koordinasi dengan pemerintah setempat.
Kemudian, untuk persoalan penertiban di Jembatan Cirahong menurut Dian, pemerintah juga perlu memerhatikan nasib para 'relawan' yang kurang lebih ada 40 orang.
- Instagram @sundalandmedia
"40 orang ini harus bagaimana? Ya, minimal kita harus perhatikan untuk pekerjaannya seperti apa?" ujarnya melansir dari Instagram @sundalandmedia.
Bukan warga pungli, Dia menyebut bahwa mereka yang bertugas di Jembatan Cirahong itu ada paguyuban dan punya tugas jaga bergiliran.
"Adanya petugas relawan yang bertugas berjaga di situ, ini mah muklis keinginan dorongan hati nurani dari petugas relawan yang ingin agar lalu lintas dari arah Ciamis ke Tasik atau sebaliknya supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya lalu lintasnya lancar," kata Dian.
Atas pertibangan itu, Dian meminta supaya Dedi Mulyadi lebih bijak dalam menanggapi permasalahan ini.
Bukan tanpa alasan, dengan adanya kebijakan tersebut ternyata sangat berpengaruh pada hilangnya pekerjaan relawan yang bertugas menurut Dian.
- Instagram @dedimulyadi71
Sementara itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Jembatan Cirahong ini memang butuh perhatia khusus dari pemerintah mengingat sangat tingginya mobilitas di sana.
Pemerintah setempat perlu melakukan upaya agar jembatan lebih aman dan nyaman dilalui oleh warga.
"Saya membuat kebijakan untuk melakukan perbaikan walaupun itu bukan kewenangan Provinsi, tetapi karena digunakan oleh warga maka Pemerintah Provinsi mengambil keputusan diperbaiki," kata KDM.
Penataan di Jembatan Cirahong yang dilakukan Pemprov Jabar mencakup pemasangan lampu untuk meningkatkan pencahayaan sekaligus memperindah area, pelebaran jalan, penyediaan lahan parkir, hingga penataan warung-warung agar lebih terorganisir.
Menanggapi kekhawatiran terkait aspek keamanan yang disampaikan Dian, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Ia sangat menentang adanya pungli.
- Instagram/@dedimulyadi71
Menurutnya, peran tersebut tidak hanya berada di tangan aparat, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh warga untuk menjaga lingkungan masing-masing, terutama pada malam hari.
"Sedangkan untuk keamanan ketika malam, menurut saya keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab aparat, tanggung jawab warga di lingkungan untuk menjaga keamanannya di lingkungan masing-masing," paparnya.
Di akhir pernyataannya, ia turut mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertata dengan baik, serta terbebas dari segala bentuk pungutan liar maupun sumbangan dalam bentuk apa pun.
"Yuk, mari kita bersama-sama mewujudkan tata lingkungan di Provinsi Jawa Barat yang aman, nyaman, bagi seluruh warga, dan terbebas dari berbagai pungutan atau pun sumbangan apa pun namanya," pungkasnya.
(nka)
Load more