Pujian Setinggi Langit Menteri PKP untuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Arahan KDM Diakui Tepat
- YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
tvOnenews.com - Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam menata industri genteng di Plered, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan luas.
Bukan hanya karena tingginya permintaan produksi, tetapi juga karena kebijakan tegasnya terkait kesejahteraan buruh yang langsung mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Dalam kunjungan ke lokasi produksi pada 15 April 2026, Dedi Mulyadi didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
- YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
Keduanya turun langsung melihat kondisi industri genteng yang kini tengah kebanjiran pesanan.
Dari hasil pemantauan, satu pabrik bahkan mampu memproduksi hingga 15.000 unit per hari, sementara permintaan pasar mencapai puluhan ribu unit.
Angka ini menunjukkan betapa strategisnya peran industri genteng dalam mendukung program pembangunan dan renovasi rumah di Jawa Barat.
Namun di balik tingginya produktivitas tersebut, perhatian utama justru tertuju pada kondisi buruh.
Dedi Mulyadi dibuat terkejut saat mengetahui masih ada pekerja yang menerima upah sekitar Rp30 ribu per hari.
- YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL
Temuan itu langsung ditanggapi serius. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan buruh tidak boleh diabaikan, bahkan memberi peringatan tegas kepada pelaku usaha.
“Nanti kita akan menghentikan kontrak pengiriman barang apabila pegawainya di bawah upah,” tegasnya.
Dedi juga mendorong adanya kenaikan upah secara bertahap hingga minimal Rp50 ribu per hari. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan pertumbuhan industri.
Menariknya, langkah tegas tersebut justru mendapat pujian dari Menteri PKP. Maruarar Sirait secara terbuka menyebut arahan Dedi Mulyadi sebagai kebijakan yang tepat.
- YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL
Ia menilai pendekatan yang dilakukan Dedi Mulyadi mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pengusaha, dan pekerja.
"Pak KDM tuh selalu menjaga keseimbangan kepentingan negara, kepentingan rakyat yaitu buruh dan kepentingan pengusaha. Mangga, Kang, atur aja seperti apa, yang penting kegiatan ini negaranya happy, rakyatnya happy, kemudian pengembangnya juga pengusahanya juga happy," tegasnya.
Menurutnya, program “gentengisasi” yang digagas pemerintah bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.
"Gini, ini gentengisasi arahan Presiden Prabowo. Tujuannya secara bertahap rumah rakyat jangan pakai seng, supaya tidak panas ya lebih manusiawi. Kedua, menggerakan UMKM, UMKM itu ada pengusaha juga harus naik kelas dapat order tambahan, tapi jangan lupa pekerjanya, buruhnya juga harus sejahtera, jadi sama-sama happy," kata Sirait.
- Antara
Tak hanya soal upah, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja.
Ia mengungkapkan bahwa banyak buruh genteng yang belum memiliki jaminan kesehatan maupun perlindungan kecelakaan kerja.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan fasilitas asuransi ketenagakerjaan gratis bagi para pekerja.
“Gini deh, Pemprov Jabar kan punya asuransi Ketenagakerjaan, oke karyawan pabrik genteng saya masukkan asuransi ketenagakerjaan. Artinya, asuransinya free oleh Pemprov. Nah, upahnya naikin dong,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar kenaikan upah bisa diimbangi dengan penyesuaian harga jual genteng secara wajar, sehingga tidak merugikan pelaku usaha maupun konsumen.
Di sisi lain, pemerintah pusat turut mendorong percepatan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk genteng.
Targetnya, proses tersebut bisa rampung dalam waktu dua minggu agar distribusi semakin luas dan kompetitif.
Maruarar Sirait pun menegaskan pentingnya menjaga kualitas produk, ketepatan distribusi, serta harga yang tetap terjangkau demi mendukung program perumahan nasional. (asl)
Load more