Tak Habis Pikir, KDM Pertanyakan Logika Guru BK Potong Rambut Siswi Berhijab Cuma Gara-gara Makeup yang Dinilai Terlalu Menor?

“Penampilan meresahkan,” kata guru itu.

Dedi kembali memperdalam pertanyaan, terutama karena para siswi diketahui berhijab.

“Mereka berkerudung nggak?” tanya Dedi lagi.

“Berkerudung, hanya saja kosmetiknya berlebihan,” jawab sang guru.

Mendengar alasan tersebut, Dedi Mulyadi tampak terkejut. Ia menilai penggunaan makeup tidak semestinya dibalas dengan tindakan memotong rambut secara paksa.

“Oke kosmetiknya berlebihan, mungkin orang tuanya kaya. Gini-gini, argumentasinya apa sih? Problem-nya apa sih? Penampilan terlalu menor, kan tinggal diingatkan,” tegas Dedi.

Baca Juga

KDM Geram Sampai ‘Semprot’ Guru BK SMKN 2 Garut Usai Siswi Menangis karena Rambut Dipotong Paksa: Anak Rajin Kok Dihukum Begitu?

Guru BK Akui Khilaf dan Tekanan Emosi

Dalam klarifikasi tersebut, guru BK bernama Ai Nursaida akhirnya mengakui tindakannya merupakan kesalahan. Ia menyebut saat kejadian kondisi psikologisnya sedang tidak baik akibat tekanan dan banyaknya aduan terkait aturan penampilan siswa di sekolah.

Ai juga mengakui para siswi merasa sakit hati dan trauma akibat kejadian tersebut. Bahkan beberapa murid disebut merasa malu karena potongan rambut itu membuat mereka tampak seperti laki-laki.

Kasus ini kemudian memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan apakah aturan penampilan di sekolah masih relevan diterapkan dengan pendekatan hukuman fisik.

Di sisi lain, sebagian pihak menilai sekolah memang perlu menjaga kedisiplinan siswa. Namun, cara penerapan aturan dinilai tetap harus mengedepankan pendekatan edukatif dan komunikasi yang sehat.

Dedi Mulyadi Soroti Pentingnya Komunikasi dengan Orang Tua

Selain mengkritik hukuman potong rambut, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dan pendisiplinan anak.

Sumber :

• instagram Dedimulyadi71

Menurutnya, siswa yang masih di bawah umur tetap berada dalam tanggung jawab wali murid sehingga sekolah seharusnya tidak mengambil tindakan sepihak tanpa komunikasi formal.

“Tapi ada teguran tertulis nggak yang ditujukan kepada orangtuanya? Kan anak masih di bawah perwalian, artinya ada wali,” kata Dedi.

Ia menegaskan bahwa guru seharusnya lebih mengutamakan pembinaan dibanding hukuman yang berpotensi mempermalukan siswa.