Singgung Makna Jabatan, Sherly Tjoanda: Jika Hanya 1 Periode Biarkan 5 Tahun Kita Bermanfaat Buat Banyak Orang
- Instagram Sherly Tjoanda @s_tjo
tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan program kontrak payung pembangunan jalan lapen dan 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 6 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly menjelaskan bahwa Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem kontrak payung pada sektor jasa konstruksi infrastruktur.
Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus membuat penggunaan anggaran lebih efisien.
“Dengan kontrak payung kita efisiensi lagi 30 persen dari harga satuan sehingga dengan uang yang sama, kita bisa mendapatkan panjang jalan lebih banyak 30 persen,” ujar Sherly.
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Klaim Efisiensi Anggaran hingga 30 Persen
Sherly menerangkan bahwa penerapan kontrak payung memungkinkan pemerintah daerah menghemat biaya pembangunan hingga sekitar 30 persen.
Dengan efisiensi tersebut, pembangunan jalan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas tanpa harus menambah anggaran.
Ia mengatakan sistem tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Pemerintah provinsi harus melalui proses panjang, mulai dari penyusunan regulasi, pengawasan, hingga evaluasi agar seluruh tahapan tetap sesuai aturan.
Menurut Sherly, proses itu dimulai sejak September 2025 melalui kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.
Setelah itu, pemerintah daerah melakukan pembahasan terkait Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Kontrak payung tahap pertama kemudian ditandatangani pada Oktober 2025 untuk sejumlah wilayah prioritas, di antaranya Pulau Mangoli, Pulau Taliabu, Payahe, Saketa, Loloda Utara, hingga Pulau Makian.
Tidak hanya itu, pada Desember 2025 LKPP juga membentuk Tim Probity Advice yang bertugas mengawasi seluruh proses pengadaan hingga tahapan evaluasi penawaran yang berlangsung sampai April 2026.
“Walaupun kita dari Maluku Utara tapi kita bisa karena kita mau pendampingannya sejak September 2025,” katanya.
- Pemprov Malut
Fokus Bangun Jalan di Tengah Tantangan Fiskal
Di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut cukup berat pada 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menargetkan pembangunan sekitar 100 kilometer jalan.
Sherly menyebut sebagian besar ruas jalan rusak akan menggunakan konstruksi jalan lapen.
Menurutnya, jenis jalan tersebut tetap dapat bertahan lama apabila proses pengerjaannya dilakukan dengan benar dan sesuai standar.
“Saat ini yang tidak bisa dinego adalah masyarakat butuh jalan untuk terkoneksi. Banyak inovasi yang bisa dilakukan, banyak sumber yang bisa dicari, tapi yang paling penting mau atau tidak,” ujarnya.
Program kontrak payung yang dijalankan Pemprov Maluku Utara sendiri mencakup tujuh ruas jalan dengan total panjang sekitar 75 kilometer.
Salah satu proyek prioritas yang kini dikerjakan ialah ruas Payahe–Dahepodo di Kota Tidore Kepulauan sepanjang 46 kilometer yang selama ini belum terselesaikan.
- Instagram @s_tjo
Singgung Makna Jabatan Kepala Daerah
Pada bagian akhir sambutannya, Sherly turut menyinggung soal makna jabatan sebagai kepala daerah.
Ia menilai masa kepemimpinan seharusnya digunakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
“Kita hidup hanya sekali, menjadi kepala daerah syukur-syukur dua periode, tapi jika cuma satu periode biarkan lima tahun itu kita bermanfaat buat banyak orang,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan tidak hanya memperbaiki akses transportasi masyarakat, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah di Maluku Utara. (gwn)
Load more