Hot News: PKL Cicadas Minta Ganti Rugi Miliaran ke Dedi Mulyadi, Rencana KDM Ubah Alun-alun Jadi Kota Tua, hingga Sayembara Rp750 Juta untuk Cari Aman Yani

tvOnenews.com - TIga berita terpanas yang jadi hot news hari ini, mulai dari isu polemik penertiban pedagang kaki lima di Cicadas Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, rencana mengubah kawasan alun-alun menjadi “Kota Tua”, hingga sayembara fantastis Rp750 juta untuk mencari sosok misterius Aman Yani.

Tiga isu tersebut langsung menjadi hot news karena menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penataan kota, hak pedagang kecil, pelestarian budaya, hingga misteri kasus kriminal yang belum tuntas. 

Gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang lugas dan emosional juga membuat setiap pernyataannya cepat menyebar luas di berbagai platform digital.

Di tengah pujian dan kritik yang datang bersamaan, Dedi Mulyadi tampak tetap konsisten membawa gaya kepemimpinan yang tegas namun penuh narasi kemanusiaan. Berikut tiga berita paling populer yang menjadi sorotan publik hari ini.

1. PKL Cicadas Tolak Kompensasi Rp10 Juta, Minta Ganti Rugi Miliaran

Penertiban pedagang kaki lima di trotoar Cicadas, Jalan Ahmad Yani, Bandung, menjadi perbincangan panas setelah sejumlah PKL menolak kompensasi Rp10 juta dari pemerintah dan meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Galang Dana Rp4 Miliar untuk Korban Bencana NTT, Gandeng Pemprov dan Pengusaha Jabar

Aksi pembongkaran lapak tersebut viral usai video unggahan akun TikTok @spirit.id menyebar luas. Menanggapi protes para pedagang, Dedi Mulyadi justru memberikan respons yang tidak biasa.

Sumber :

• instagram Dedimulyadi71

“Dan saya sampaikan buat bapak dan ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya,” ujar Dedi Mulyadi melalui Instagram pribadinya.

KDM mengakui bahwa kebijakan penertiban memang tidak akan menyenangkan semua pihak. Namun menurutnya, trotoar harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai ruang pejalan kaki.

“Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup karena perlu membiayai keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang, trotoar untuk berjalan kaki,” tegasnya.

Penertiban tersebut dilakukan untuk mendukung proyek Bus Rapid Transit serta penataan ruang publik Kota Bandung. Meski begitu, Dedi menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan dengan memberikan bantuan ekonomi kepada para PKL.

Ia juga menjawab tuntutan kompensasi miliaran rupiah yang dianggap tidak realistis.

“Kalau saya harus memberi miliar-miliar, enggak mungkin juga karena kemampuan keuangan kita kan tidak mungkin ngasih bantuan bermiliar-miliar pada orang-orang,” katanya.