Tak Takut Disidak Dedi Mulyadi, Pengelola Tambang Liar Subang Malah Minta Difasilitasi Bayar Pajak Resmi

tvOnenews.com - Bukannya kabur atau panik, pengelola tambang ilegal di Subang justru tampil tenang saat didatangi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Lebih mengejutkan lagi, mereka malah meminta tolong agar bisa bayar pajak resmi,  sebuah pemandangan tak biasa dari sebuah sidak yang viral di YouTube KANG DEDI MULYADI.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi galian ilegal seluas sekitar 3 hektar di Kabupaten Subang setelah menerima laporan dari warga setempat yang resah dengan aktivitas tambang liar di lingkungan mereka.

Di lokasi, ia menemukan penambangan tanah tanpa izin resmi yang dijalankan oleh enam pemilik lahan menggunakan tiga unit alat berat. Dedi Mulyadi langsung mempertanyakan legalitas operasi tersebut dan menyoroti kondisi jalan kabupaten yang rusak parah akibat dilintasi kendaraan tambang berat setiap harinya.

Yang paling mengejutkan dari sidak ini bukan soal tambangnya, melainkan pengakuan terang-terangan para pekerja soal aliran uang yang selama ini menjaga operasi ilegal mereka tetap berjalan tanpa gangguan.

Para pekerja mengaku secara rutin menyetor uang kepada oknum aparat, dengan rincian sekitar Rp10 juta per bulan ke oknum Polres, Rp5 juta ke Polsek, ditambah Rp1 juta per titik lokasi ke Satpol PP. Total setoran bulanan pun melampaui Rp15 juta.

Dedi Mulyadi langsung merespons keras pengakuan tersebut, "Pantas tidak ditutup karena terima uang ya."

Baca Juga

BYD Siapkan Pabrikan di Subang, Bisa Produksi 150 Ribu Mobil per Tahun

Ia pun menegaskan akan memanggil seluruh pemilik lahan dan pembeli tanah untuk dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas galian ilegal tersebut.

Momen yang paling mengejutkan lagi saat sidak tersebut adalah ketika para pengelola mengakui bahwa aktivitas penambangan tanah mereka untuk proyek Patimban tidak memiliki izin resmi. Mereka berdalih kegiatan ini dilakukan atas permintaan petani untuk meratakan lahan agar bisa dijadikan sawah.

Namun di balik dalih itu, terungkap pula adanya praktik setor uang secara rutin kepada oknum aparat, termasuk dari pihak kepolisian dan Satpol PP, agar aktivitas ilegal tersebut tetap bisa berjalan tanpa hambatan.

Di sinilah ironi terbesar muncul. Para pengelola tambang mengaku sebenarnya ingin mengurus legalitas sejak lama, namun selalu menemui jalan buntu saat berhadapan dengan birokrasi.

"Saya itu malah dulu sudah bikin NIB, tapi malah buntu," ungkap salah satu pengelola.

Frustrasi dengan sistem yang tidak berpihak, mereka akhirnya memilih membayar pungli kepada oknum aparat sebagai jalan keluar. Kini, kehadiran Dedi Mulyadi membuka harapan baru bagi mereka.

"Ya justru mau bayar pajak gimana caranya? Bapak siap mendampingi membantu?" tanya pengelola tambang.

"Ke sini saja. Makanya saya minta ke sini, nanti saya fasilitasi," jawab Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berjanji memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Badan Pendapatan Daerah agar aktivitas penambangan bisa segera memiliki payung hukum yang jelas. Tujuannya agar pajak galian masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, bukan masuk ke kantong oknum.

Ia menggambarkan visinya secara gamblang kepada para pengelola.

"Gubernur sudah diberi tahu, jalannya diberitahukan ke bupatinya, ke dinas lingkungan hidupnya, caranya seperti ini. Begitu kan, jalan yang dilalui ini kan rusak-rusak, ini Subang jalannya banyak yang rusak. Semoga saja di sini pajak dapat misalnya 500 juta, lumayan," ujar Dedi Mulyadi.

"Amin. Mudah-mudahan," sambut pengelola tambang.

Ia bahkan menawarkan skema kompensasi langsung berupa pembangunan jalan dari hasil pajak galian.

"Atau ada jalan yang paling bagus, dihitung berapa ya, dihitung berapa ini potensinya, langsung saja jalan oleh Akang kompensasinya, misalnya Pemda Kabupaten Subang berhak mendapat pajak nilainya sekian, misalnya nilainya Rp500 juta, Akang sudah, senilai 500 juta itu dibelanjakan, diizinkan jalan yang rusak langsung dibeton, bermanfaat," jelasnya.

"Amin," respons pengelola tambang.

"Kan bagus kan? Begitu, daripada ngiler-ngiler terus. Lumayan, setor tiap bulan Rp10 juta," lanjut Dedi Mulyadi.

"Lebih enak, lebih enak difasilitasi," jawab pengelola tambang.

Suasana sidak yang biasanya tegang justru berubah menjadi dialog terbuka dan penuh harapan. Para pengelola tambang bercerita panjang lebar soal beban pungli yang mereka tanggung selama ini, hingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan.

"Kalau difasilitasi sama Bapak mah enak," ujar pengelola tambang.

Setelah mencurahkan seluruh keluh kesah soal praktik pungli yang membelit mereka, pengelola pun berterus terang, "Lebih baik saya bayar pajak."

"Dibantu, dipermudahlah, tolong dibantu izinnya, soalnya banyak permintaan," sambungnya.

Mereka bahkan menyebut kedatangan Dedi Mulyadi sebagai berkah tersendiri.

"Tapi kedatangan Bapak ada hikmahnya, Pak. Bisa membantu memfasilitasi buat izin," ujar pengelola tambang.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak ingin menghambat aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk pembukaan lahan pertanian. Namun ia bersikukuh semua kegiatan harus berjalan secara legal dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya membenahi sistem dari dalam agar aparat menjalankan fungsi pengawasan dengan benar, bukan justru menjadi beking bagi praktik ilegal demi keuntungan pribadi. Pajak galian yang selama ini mengalir ke kantong oknum, tegasnya, sudah seharusnya kembali ke kas daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

(anf)