Pemain Judi Online Bisa Dipenjara? Ini Pasal, Ancaman Hukuman, dan Fakta Hukum yang Wajib Diketahui

tvOnenews.com - Pertanyaan "apakah judi online bisa dipenjara?" semakin sering muncul seiring gencarnya aparat membongkar jaringan perjudian digital di Indonesia. 

Banyak orang masih mengira hanya bandar atau pengelola situs yang dapat dijerat hukum. Padahal, aturan pidana di Indonesia juga membuka peluang penindakan terhadap pemain, promotor, hingga pihak yang membantu operasional perjudian daring.

Kemajuan teknologi memang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan digital. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan sindikat perjudian online yang kini beroperasi lintas negara dengan memanfaatkan media sosial, rekening bank, hingga aplikasi pesan instan. 

Aktivitas dilakukan secara daring, tetapi konsekuensi hukumnya tetap berlaku di wilayah Indonesia.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa server yang berada di luar negeri bukan berarti aktivitas perjudian menjadi legal. 

Selama perbuatan dilakukan di Indonesia atau melibatkan warga negara Indonesia, aparat penegak hukum tetap dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga

Bupati Nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang Divonis 6 Tahun, Ayahnya HM Kunang 4 Tahun Penjara

Dasar Hukum Judi Online di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang menjadi dasar penindakan terhadap perjudian daring.

Instrumen utama berasal dari KUHP yang mengatur larangan perjudian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam KUHP, Pasal 303 mengatur larangan menawarkan, menyediakan, maupun menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP juga mengatur bahwa peserta atau pemain perjudian dapat dipidana dengan ancaman penjara maksimal empat tahun. Artinya, bukan hanya bandar yang berisiko diproses hukum, tetapi juga orang yang ikut bermain.

Selain KUHP, UU ITE memperluas ruang penindakan terhadap aktivitas perjudian di internet.

Pasal 27 ayat (2) melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang memberikan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda miliaran rupiah bagi pelanggarnya sesuai ketentuan terbaru.