Penyadapan Ilegal Ancam Privasi, Ini Batas Kewenangan Aparat Menurut Hukum Indonesia

tvOnenews.com - Kemajuan teknologi digital membuat komunikasi semakin mudah, tetapi sekaligus membuka peluang penyalahgunaan akses terhadap informasi pribadi. 

Penyadapan ilegal menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena percakapan telepon, pesan elektronik, hingga data komunikasi dapat dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. 

Persoalan ini bukan hanya menyangkut keamanan individu, tetapi juga perlindungan privasi dan kepastian hukum dalam negara demokrasi.

Isu tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat dalam mengakses komunikasi seseorang. 

Sebab, meskipun penyadapan dapat dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau di luar ketentuan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, penyadapan memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi tersebut dapat membantu mengungkap kejahatan, terorisme, dan ancaman keamanan negara. 

Baca Juga

Prabowo Tak Akan Pandang Bulu, Bakal Sikat Oknum Jenderal yang Terindikasi Makar

Namun, tanpa pengawasan dan dasar hukum yang jelas, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk mengawasi aktivitas pribadi, kepentingan politik, maupun komunikasi pihak yang tidak berkaitan dengan perkara hukum.

Mengapa Penyadapan Ilegal Menjadi Ancaman bagi Privasi?

Penyadapan merupakan tindakan memantau, merekam, atau menangkap komunikasi elektronik yang berlangsung melalui jaringan telekomunikasi maupun sistem elektronik. Informasi yang diperoleh dapat mencakup percakapan telepon, pesan pribadi, dan transmisi data yang tidak bersifat publik.

Masalah muncul ketika tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, tanpa kewenangan, atau tidak mengikuti prosedur hukum. Informasi pribadi yang seharusnya dilindungi dapat diakses oleh pihak lain dan berpotensi digunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang dibenarkan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap komunikasi pribadi telah diatur melalui sejumlah regulasi. Salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain, termasuk transmisi informasi yang tidak bersifat publik.

Sementara itu, Pasal 47 UU ITE mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut, berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.